Penampakan Terkini Rumah DP Rp 0, Pajak Rumah Mewah Dipangkas

Sri Mulyani Pangkas Pajak Rumah dan Kendaraan Mewah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp 30 miliar.

Penurunan pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

Dalam PMK ini disebutkan, bahwa barang yang tergolong sangat mewah untuk properti di antaranya adalah:
a. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atas harga pengalihannya lebih dari Rp 30 miliar atas luas bangunan lebih dari 400m2
b. Apartemen kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 30 miliar atas luas bangunan lebih dari 150m2.

Besarnya Pajak Penghasilan terhadap barang yang tergolong barang mewah, khusus untuk rumah dan apartemen, ialah 1% (satu persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

Masih Ingat Operator Esia? Begini Nasibnya Sekarang

Masih ingat dengan penyedia telekomunikasi berbasis Code-Division Multiple Access (CDMA) bernama Esia? Begini nasibnya sekarang.

Esia merupakan layanan dari operator PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Runtuhnya industri layanan operator telekomunikasi berbasis CDMA membuat salah satu anak usaha Grup Bakrie itu tidak bergairah

Kini bisnisnya sudah berada di ujung tanduk. Bahkan harga sahamnya sudah berada di titik terendah, Rp 50 per lembar, sejak 2012 lalu.

Investor juga enggan bertransaksi saham anak usaha Grup Bakrie tersebut, karena ketidakjelasan prospek bisnis perusahaan. Hal ini dapat terlihat dari gagalnya perusahaan mencatatkan laba sejak tahun 2010.

Terlebih, bukan hanya gagal mengantongi laba bersih, membukukan laba operasional saja perusahaan tidak mampu.

Selain itu, jumlah utang perusahaan juga menggelembung. Total utang yang awalnya hanya sekitar Rp 7,16 triliun pada 2010 menjadi Rp 16,13 triliun di tahun 2018. Kondisi ini mengkhawatirkan karena seiring bertambahnya utang perusahaan, nilai ekuitas lama-lama menjadi negatif.

Jepang Butuh 345.000 Tenaga Kerja RI, Ini Posisinya

Pemerintah Indonesia meneken kerja sama dengan pemerintah Jepang mengenai ketenagakerjaan. Perjanjian ini berupa kerja sama penempatan tenaga kerja berketerampilan spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW) untuk bekerja di Jepang.

Pemerintah Jepang sendiri membuka peluang kerja pada 14 sektor bagi tenaga kerja asing dengan keterampilan spesifik. Total kuota tenaga kerja yang dibutuhkan Jepang adalah 345.150 orang.

"Kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja usia produktif di Jepang. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengisi jabatan-jabatan di sektor formal yang banyak dibutuhkan di Jepang," kata Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri di kantornya, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

6 Gerai Giant Mau Ditutup, Pegawai Was-was Kena PHK

Di tengah rencana Giant yang akan menutup beberapa gerainya, terdapat isu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran.

Seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (24/6/2019), salah satu pegawai Giant Ekstra Wisma Asri, Bekasi Utara yang tak mau disebut namanya menceritakan nasibnya dan kawan-kawannya.

Ia mengatakan, beberapa pegawai ada yang ditawarkan pensiun dini.

"PHK juga ditawarkan pesangon, jumlahnya sesuai masa kerja. Teman-teman ada yang ditawarkan pindah ke Giant yang cukup jauh seperti di Cikeas dan SCBD juga ada," ungkap dia.

Ia sendiri sudah bekerja selama lima tahun di Giant Wisma Asri. Namun, sejauh ini ia masih belum tahu akan mengambil langkah apa di tengah kabarnya penutupan gerai Giant tersebut.