Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro

Danang Sugianto - detikFinance
Jumat, 05 Jul 2019 16:32 WIB
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Laporan yang belum lama dikeluarkan oleh Global Witness cukup menghebohkan. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak.

Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017.

Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Jika laporan itu benar, apakah yang dilakukan perusahaan melanggar aturan?


Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, wajib pajak (WP) termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (tax planning). Namun upaya inilah yang sering muncul upaya mengakali aturan pajak.

"Saya kira dalam konteks perpajakan siapapun punya kesempatan dan peluang melakukan tax planning yang pada akhirnya beurujung pada penghindaran pajak," ujarnya kepada detikFinance, Jumat (5/7/2019).

Tax planning sebenarnya adalah seni untuk membayar pajak seefisien mungkin. Nah upaya ini berujung dua persimpangan yakni tax evasion dan tax avoidance. Keduanya sangat berkaitan tapi berbeda. Perbedaan antara kedua strategi pajak itu adalah legalitasnya.

Tax avoidance adalah trik penghindaran pajak. Caranya dengan memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang ada. Upaya ini legal namun tidak etis dilakukan.


Sedangkan tax evasion adalah penggelapan pajak. Cara ini terbilang kotor dan ilegal karena melakukan pengurangan pajak terutang atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali.

Dalam konteks laporan Global Witness, Adaro disebut melakukan transfer pricing. Nah menurut Yustinus jika itu benar kategorinya masuk dalam tax avoidance.

"Karena secara legal memenuhi syarat, kalau skema Adaro ini bikin anak di Singapura, Coaltrade," tambahnya.

Menurutnya, Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah.

"Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya," tambah Yustinus.


Memang cara itu tidak melanggar aturan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Malah keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah.

"Ini yang biasa dilakukan perusahaan batu bara. Kalau dilihat bisnis batu bara itu kan simpel, cuma mengeruk, tidak ada proses lagi, yang jual juga sudah ada. Kenapa harus dibikin rumit, sampai harus buat perusahaan di negara lain?" tutupnya.



Tonton Video Pengusaha Minta Jokowi Turunkan Pajak Perusahaan:

[Gambas:Video 20detik]

Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro


Simak Video "Mantap! Bansos Tunai Diperpanjang hingga Juni"
[Gambas:Video 20detik]
(das/zlf)