Tarik Ulur Pergantian Direksi Pertamina?

Jakarta - Publik agaknya mulai melupakan soal rencana pemerintah mencopot direksi Pertamina. Seiring dengan maraknya isu kenaikan harga BBM, rencana pergantian itu agaknya sudah tak menarik lagi dibahas pemerintah.Padahal sebelumnya Menneg BUMN Sugiharto terlihat menggebu-gebu untuk mencabut kursi empuk Widya Purnama Cs di Pertamina itu. Bahkan Sugiharto dalam berbagai kesempatan menyatakan dalam waktu dekat atau pekan depan malah pekan ini akan mengganti direksi. Tapi pernyataan itu tak kunjung juga terealisasi.Malah Sugiharto pernah menyatakan, calon direksi Pertamina sudah selesai dilakukan fit and propert test oleh tim penilai akhir (TPA). Dan yang lebih tegas lagi ketika Sugiharto menanggapi kasus "pencolengan" minyak yang di Lawe-lawe yang melibatkan sejumlah oknum Pertamina. "Kasus ini bisa dijadikan alasan untuk segera mengganti direksi Pertamina," ujarnya. Tapi statement tinggal statement, toh direksi Pertamina agaknya masih tenang-tenang saja menghadapi rencana ini. Sikap direksi Pertamina itu yang terkesan "menantang" itu sempat dilontarkan Dirut Pertamina Widya Purnama saat menanggapi hasil audit BPK soal Pertamina. "Kita sih direksi gak jadi masalah kalau dicopot. Pemerintah mau ganti sekarang silakan," kata Widya beberapa waktu yang lalu. Lalu bagaimana kah sebenarnya sikap pemerintah soal rencana pencopotan ini. Sumber detikcom di Kementerian BUMN menyebutkan, sebenarnya soal rencana pergantian direksi Pertamina sudah berada di tangan Presiden SBY. Namun SBY agaknya masih belum mau melakukan pergantian mengingat pemerintah masih disibukkan soal rencana kenaikan harga BBM ketika itu."Presiden ingin masalahnya selesai satu per satu dulu. Pergantian sih akan tetap dilakukan, bahkan dalam waktu dekat ini," ujar sumber itu. Sumber itu menyebutkan alasannya. Saat ini masalah gejolak kenaikan harga BBM sudah agak sedikit reda sehingga memungkinkan pergantian direksi Pertamina akan dilakukan segera mungkin.Presiden menginginkan agar pergantian di Pertamina berjalan smootth. Betapa tidak, jika pergantian terjadi di saat-saat sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM pemerintah tentunya akan kebingungan. Ini berhubungan seluruhnya dengan ketersediaan pasokan BBM, menjelang kenaikan dan pasca kenaikan. "Boleh di bilang setiap pergantian akan tetap menimbulkan pro dan kontra di dalam Pertamina," kata sumber itu. Sikap Menneg BUMN juga sudah final yang menginginkan pergantian ini. "Bagaimana pun semua tergantung presiden, padahal SK-nya juga sudah mau ditandatanganinya ketika itu. Kalau menteri bilang diganti, tapi presiden belum, lah kan nggak bisa," tuturnya.Padahal calon-calonnya pun sudah siap, karena sudah melalui proses di TPA. Kabar yang santer, Dirjen Migas Departemen ESDM Iin Arifin Takhyan menjadi calon kuatnya. Setelah itu muncul nama Martiono yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Martiono sebelumnya juga pernah menjadi dirut Pertamina. Lalu sebenarnya ada apa dengan rencana pergantian direksi Pertamina ini? Apakah tarik ulur pergantian ini, lagi-lagi akan menjadi mainan politik di kalangan elit. Mahfum, jabatan direksi BUMN kerap menjadi bancakan bagi parpol-parpol. Mudah-mudahan yang ini tidak! (mar/)