Dari angka tersebut posisi ULN pemerintah tidak termasuk bank sentral tercatat US$ 186,3 miliar atau sekitar Rp 2.626 triliun atau tumbuh 3,9% dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya 3,4%. Peningkatan ini didorong oleh penerbitan global bond.
"Kendati tumbuh, nilai nominal ULN pemerintah pada Mei 2019 menurun dibandingkan periode April 2019 yang mencapai US$ 186,7 miliar," tulis keterangan resmi BI, dikutip Senin (15/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik 7% Jadi Rp 5.444 T |
Sementara itu perkembangan dipengaruhi oleh pembayaran neto pinjaman senilai US$ 500 juta dan penurunan kepemilikan surat berharga (SBN) oleh non residen senilai US$ 1,5 miliar yang dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan perdagangan.
BI menyebutkan pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial atau 18,8% dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi (16.4%), sektor jasa pendidikan (15,8%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (15,1%) serta sektor jasa keuangan dan asuransi.
Baca juga: Utang Luar Negeri RI Capai Rp 5.528 Triliun |
Sementara itu untuk ULN swasta tumbuh melambat. Posisi ULN swasta pada akhir Mei 2019 tumbuh 11,3% year on year, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 14,7% (yoy).
"Terutama disebabkan oleh menurunnya posisi utang di sektor jasa keuangan dan asuransi. Pada Mei 2019, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2% terhadap total ULN swasta," tulis BI.
(kil/ara)