Kementan Genjot Model Korporasi agar Petani Sejahtera

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot model korporasi petani untuk meningkatkan posisi tawar petani terhadap pasar. Adapun korporasi petani tersebut bisa dalam koperasi maupun Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berbentuk PT maupun Usaha Dagang (UD).

Pada acara Bimbingan Teknis bagi Penyuluh Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (14/7/2019), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Momon Rusmono mengatakan pemerintah berharap kesejahteraan petani dapat meningkat bila petani bersatu. Ia juga menekankan perubahan pola pikir petani untuk menjadi seorang wirausaha guna tercapainya program korporasi petani.

"Syarat utama korporasi petani bisa berjalan adalah mengubah pola pikir petani menjadi seorang wirausaha. Sehingga untuk menjadi seorang wirausaha, petani harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide serta mampu menerapkan kreativitas tersebut," ucap Momon dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Genjot Kemampuan SDM, Kementan Jalankan Standardisasi Profesi Petani

Lanjut Momon, korporasi petani bisa membuka diversifikasi dan pengolahan bahkan perluasan pasar dari komoditas milik petani. Menurutnya, Presiden Joko Widodo memiliki nawacita yang salah satunya mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, karenanya militansi dari penyuluhan sangat penting.

"Tercapainya kedaulatan pangan tidak akan ada arti jika petani tidak sejahtera. Dengan begitu proses usaha tani dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Fungsi penyuluhan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan petani," katanya.

Momon juga menekankan kolaborasi antara penyuluh swasta, swadaya, dan pemerintah untuk bisa memperkuat petani dengan membentuk korporasi yang kuat. Momon menilai apapun programnya, yang paling penting adalah SDM Pertanian yang menjadi pelaku utama dan pelaku usaha yang menjadi sasaran dari penyuluhan.

Menurut Momon, kegiatan bimbingan teknis ini juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung gerakan korporasi petani dan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes). Bimbingan teknis ini diikuti para penyuluh pendamping Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), pengelola Posluhdes, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta dari seluruh Indonesia. Sebagai narasumber dihadirkan berbagai pimpinan instansi serta pakar dan praktisi pertanian untuk mendukung kebijakan program usaha tani.

Baca juga: Kementan RI Sebut Flu Burung Masih Jadi Ancaman

"Kita berharap dengan kegiatan ini baik penyuluh pemerintah, swadaya, dan penyuluh swasta terus tumbuh dan berkembang dalam mewujudkan korporasi kelembagaan ekonomi petani sehingga bisa bersaing dan profesional," ujar Momon.

Momon juga mengingatkan penyuluh wajib menguasai semua mekanisasi agar memudahkan petani dalam melakukan produksi. Selain itu, mereka juga harus mendorong pelaku utama dan pelaku usaha supaya mau mengorganisasikan dirinya sendiri.


(prf/hns)