Selasa, 16 Jul 2019 11:21 WIB
Kementan hingga Pengusaha Bahas Ketahanan Pangan RI di Perbatasan
Foto: Vadia Lidyana
Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kementerian Pertanian, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan diskusi mengenai pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah perbatasan Indonesia. Diskusi kali ini juga dihadiri Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro dan Anggota Kelompok Ahli BNPP Sinis Munandar.
Wakil Ketua Komite Ketahanan Pangan Kadin, Suharyo Husen mengatakan, penyediaan pangan di masa depan akan semakin kompleks, terutama bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar.
"Penyediaan pangan ke depan menghadapi masalah yang semakin kompleks dan merisaukan semua negara di dunia, apalagi bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, sekitar 265 juta jiwa," tutur Suharyo Suharyo di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).
Kemudian, Ketua Komite Tetap ICT Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Andi Bachtiar Sirang mengatakan tak hanya ketahanan pangan di wilayah perbatasan yang menjadi fokus, namun juga pembangunan ekonomi pangan di wilayah tersebut yang dapat diwujudkan dengan ekspor.
"Pembangunan ekonomi dan pangan di perbatasan menjadi penting. Sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan mendukung ekspor ke negara tetangga," terang Andi.
Untuk itu, adanya diskusi ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
"Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Indonesia, Kadin berpendapat untuk mengundang para pejabat dan para ahli untuk membahas dan mengkaji potensi pangan di wilayah perbatasan melalui FGD (focus group discussion) hari ini," kata Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Industri Makanan Kadin Herman Rachman.
"Hasil FGD akan kami rumuskan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan pada pemerintah," tambahnya.
Simak Video "Tol Layang Jakarta-Cikampek Bisa Dipakai Mulai 20 Desember 2019"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
Wakil Ketua Komite Ketahanan Pangan Kadin, Suharyo Husen mengatakan, penyediaan pangan di masa depan akan semakin kompleks, terutama bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar.
"Penyediaan pangan ke depan menghadapi masalah yang semakin kompleks dan merisaukan semua negara di dunia, apalagi bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, sekitar 265 juta jiwa," tutur Suharyo Suharyo di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).
Kemudian, Ketua Komite Tetap ICT Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Andi Bachtiar Sirang mengatakan tak hanya ketahanan pangan di wilayah perbatasan yang menjadi fokus, namun juga pembangunan ekonomi pangan di wilayah tersebut yang dapat diwujudkan dengan ekspor.
"Pembangunan ekonomi dan pangan di perbatasan menjadi penting. Sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan mendukung ekspor ke negara tetangga," terang Andi.
Untuk itu, adanya diskusi ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
"Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Indonesia, Kadin berpendapat untuk mengundang para pejabat dan para ahli untuk membahas dan mengkaji potensi pangan di wilayah perbatasan melalui FGD (focus group discussion) hari ini," kata Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Industri Makanan Kadin Herman Rachman.
"Hasil FGD akan kami rumuskan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan pada pemerintah," tambahnya.
Simak Video "Tol Layang Jakarta-Cikampek Bisa Dipakai Mulai 20 Desember 2019"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
