.webp)
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, birokrasi sangat menentukan iklim investasi di Indonesia. Iklim investasi ini menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi atau tidak.
"Bagaimana sistem politik institusi birokrasi di Indonesia sangat menentukan apa yang disebut sentimen dan efektifitas investment climate di Indonesia," katanya dalam seminar yang diselenggarakan oleh Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk 'Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang' di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Upaya yang sudah pemerintah lakukan dalam rangka mengoptimalkan kerja birokrasi, di antaranya melalui instrumen tunjangan kinerja, aturan-aturan, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Sayangnya hal itu dinilai belum cukup atau bahkan tidak menghasilkan secara masif apa yang diharapkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sampai menginstruksikan agar dicek kembali bagaimana anggaran yang digelontorkan pemerintah itu digunakan untuk mendorong investasi.
"Maka presiden dalam sidang kabinet berkali-kali minta tolong dilihat lagi APBN-nya," sebut Sri Mulyani.
Tiap kementerian/lembaga diminta untuk melihat alokasi anggaran yang dikucurkan untuk pegawai, untuk belanja barang, dan untuk belanja modal yang sudah dilakukan. Itu harus dipastikan sesuai arah dalam rangka menjaga iklim investasi.
"Itu kenapa presiden kemudian kemarin dalam pidato visi menyampaikan birokrasi kita tidak boleh business as usual, mereka harus bekerja untuk melayani, tapi itu instruksi presiden yang harus di-translate di semua kementerian/lembaga dan daerah," tambahnya.
(eds/eds)
