Sri Mulyani Tanggapi Pandangan DPR soal RUU APBN 2018

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siang ini akan menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan dewan perwakilan rakyat (DPR) terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018. Pimpinan rapat paripurna Agus Hermanto mengatakan, agenda tanggapan tersebut masuk dalam rapat paripurna yang dilaksanakan hari ini dan terbuka untuk umum.

"Menurut catatan menurut sekretariat daftar hadir telah ditandatangani oleh 305 anggota, dengan posisi 85 hadir dan 220 izin, dan berasal dari seluruh fraksi, dengan demikian korum tercapai, dengan bismillah rapat kami buka dan terbuka untuk umum," kata Agus saat membuka rapat paripurna, DPR, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Agus menjelaskan, ada enam agenda yang akan dibahas pada rapat paripurna kali ini. Salah satunya adalah tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU P2APBN tahun anggaran 2018.

"Hal itu sesuai dengan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan komisi," jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani Sentil Birokrasi Belum Mampu Genjot Investasi

Adapun, keseluruhan agenda rapat paripurna siang hari ini adala tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU P2APBN Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya, laporan Komisi I DPR RI Terhadap Uji Kepatutan dan Kelayakan Terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019-2022. Ada juga, Pmpendapat fraksi-fraksi Amatas Rancangan Undang-Undang Usul Badan Legislasi DPR RI tentang Penanggulangan Bencana Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Agenda keempat, mengenai laporan BKAKN DPR RI Tentang Telaahan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait dengan Dana Desa dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014-2018.

Kelima, pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sisnas Iptek. Dan terakhir, mengenai pengesahan perpanjangan pembahasan 4 RUU yaitu, RUU Tentang Ekonomi Kreatif, RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU Tentang Pertambakauan, dan RUU Tentang Daerah Kepulauan.

Baca juga: Teka-teki Kenaikan Gaji TNI Tunggu Jokowi Pidato Nota Keuangan

(hek/eds)