Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 17 Jul 2019 17:22 WIB

Sore-sore, Darmin Rapat soal Daftar Negatif Investasi

Hendra Kusuma - detikFinance
Kemenko Perekonomian/Foto: Puti Aini Yasmin/detikFinance Kemenko Perekonomian/Foto: Puti Aini Yasmin/detikFinance
Jakarta - Setelah menyelesaikan rapat koordinator (rakor) mengenai transaksi crossborder e-commerce, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali memanggil beberapa menteri dan pejabat kabinet kerja.

Kali ini, Darmin memimpin rakor mengenai daftar negatif investasi (DNI). Agenda tersebut dijadwalkan pada pukul 16.00 WIB, namun baru mulai dilaksanakan sekitar 16.30 WIB.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, Rabu (17/7/2019), rakor tersebut dihadiri oleh Menkominfo Rudiantara, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan beberapa pejabat terkait. Khusus sore ini, Darmin hanya membahas DNI di bidang perdagangan dan komunikasi informatika.


Rapat yang dipimpin Mantan Dirjen Pajak ini berlangsung di Situation Room, Gedung Ali Wardhana Lantai IV, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat.

Dapat diketahui, pemerintah sampai saat ini masih memfinalisasi Peraturan Presiden mengenai DNI. Pemerintah telah mengumumkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI mengenai 54 bidang yang bisa dikuasai asing.

Namun, seiring waktu berjalan pemerintah memutuskan untuk mengembalikan lima bidang usaha ke dalam DNI. Sebanyak lima bidang usaha yang dikembalikan ke DNI terdapat pada kelompok A dan B. Untuk kelompok A, ada empat bidang usaha yang dikeluarkan dari kelompok dicadangkan untuk UMKM-K.


Di kelompok ini asing tidak bisa masuk, karena terganjal batasan investasi minimum yang sebesar Rp 10 miliar. Sementara itu di kelompok B, ada satu bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan kemitraan.

Sementara itu tersisa 49 bidang usaha yang masuk dalam revisi aturan DNI dan akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres). Rinciannya, 25 bidang usaha dibuka 100% untuk asing dan 24 sisanya bisa dimasuki asing tapi porsinya terbatas alias tak sampai 100%.

Adapun, lima bidang usaha dikembalikan ke DNI sebetulnya tidak akan dikuasai asing 100% karena ada aturan batasan investasi khusus penanaman modal asing sebesar Rp 10 miliar. (hek/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com