.webp)
"Karena angkutan umum ini belum akses, nggak mudah masyarakat gunakan kendaraan umum secara nyaman, masih repot berpergian naik kendaraan umum," kata Tigor ketika dihubungi detikFinance.
Padahal kata Tigor, tak perlu dipaksa atau usaha lebih dari pemerintah masyarakat pasti akan naik transportasi umum dengan sendirinya. Paling penting menurutnya kebutuhan masyarakat akan transportasi yang integratif dapat terpenuhi.
Tigor mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta punya pekerjaan rumah (PR) untuk memperbaiki akses transportasi umum di Jakarta. Katanya, antar moda transportasi jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri.
"PR-nya itu bagaimana ngebangun layanan yang akses dan integratif. Jangan jalan sendiri-sendiri, TJ jalan sendiri, MRT jalan sendiri, comuter line sendiri, bagaimana untuk integrasi ini semua sehingga layanannya akses," kata Tigor.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi dengan membuat penggunaan kendaraan pribadi menjadi mahal. Kembali ke Ahmad, dia mengatakan Jakarta bisa menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) alias jalan kota yang berbayar. Pemprov juga mesti menaikkan tarif parkir khususnya di daerah yang dilalui oleh moda transportasi umum.
"Bisa pakai ERP, lalu tarif parkir progresif buat yang bawa mobil dan motor. Jadi jalan-jalan yang terhimpit sama MRT, KRL, dan busway, harus diterapkan ERP dan parkir progresif," kata Ahmad.
Ahmad menambahkan, kebijakan-kebijakan menghambat penggunaan kendaraan pribadi di dalam kota mampu membuat masyarakat beralih ke transportasi umum. Dia mencontohkan Singapura dan Hong Kong yang berhasil menerapkan kebijakan tersebut.
"Cara ini efektif bisa dicoba, dan memang berhasil di berbagai negara lho ya. Di Asia saja ada Singapura dan Hong Kong itu cukup berhasil," pungkas Ahmad. (eds/eds)
