Sejak RI Merdeka, 8 Juta Penduduk Jawa-Bali Ikut Transmigrasi

Jakarta - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan sejak Indonesia merdeka sampai sekarang transmigrasi menyumbang pemerataan penduduk dan kesatuan hingga mencapai lebih dari 2 juta keluarga atau 8 juta penduduk Jawa dan Bali telah transmigrasi ke seluruh pelosok Indonesia.

"Lokasi transmigrasi juga mencakup hingga wilayah perbatasan, seperti di Papua. Keberhasilan di lokasi transmigrasi telah menggerakkan perpindahan penduduk lokal antar kabupaten, yang kemudian dikenal sebagai transmigrasi swakarsa," ujar Eko dalam sambutannya di Rakornas Transmigrasi di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2018).

Menurutnya, transmigrasi juga berhasil memajukan wilayah tujuan, di samping kemajuan ekonomi secara mandiri di antara transmigran bersama penduduk lokal, transmigrasi juga dikaitkan dengan pengembangan perkebunan dan kawasan kehutanan.

"Ikon keberhasilan wilayah transmigrasi terwujud dengan terbentuknya 2 provinsi baru, 104 kabupaten baru, juga 335 kecamatan, dan 1.184 desa definitif baru," terangnya.

Baca juga: Gelar Bimtek, Kemendes Tekankan Pentingnya Membangun Desa di SOMRDPE

Transmigrasi, kata Eko, juga telah dijadikan rujukan kebijakan perpindahan penduduk dan pertanahan negara lain, di antaranya Malaysia. Hingga kini transmigrasi menjadi fokus kajian peneliti dalam dan luar negeri, seperti dari Jepang, Perancis, Amerika Serikat, yang datang mengkaji dokumen kebijakan, peta kawasan, serta mewawancarai transmigran.

Diketahui, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah terpenuhi, yaitu terbangunnya 140 kawasan transmigrasi sebagai sumber produksi pangan nasional, dan terbentuknya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang sudah mengembangkan industri pascapanen dan perdagangan lebih massif.

Saat ini Kemendes PDTT mengelola 4,2 juta transmigran termasuk 1,7 tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 932 ribu Ha. Lahan produktif mencakup 8 juta Ha sawah, 3 juta Ha lahan jagung, 12 juta perkebunan sawit, 3 juta Ha perkebunan karet. Pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi tersebut mencapai Rp 17 triliun pertahun.

"Tantangan transmigrasi ke depan untuk memeratakan penduduk serta mengembangkan wilayah tujuan sangat membutuhkan kolaborasi antar pihak. Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi Tahun 2019 ini menjadi wadah strategis untuk berembug konsep baru, inovasi regulasi, hingga pilihan-pilihan strategi lapangan yang adaptif. Inilah forum besar yang melibatkan para menteri, gubernur, bupati, dan puluhan swasta," pungkas Eko.

Baca juga: Desa di Lombok Barat Ini Terapkan Pembuatan Surat Online

Turut hadir dalam acara Rakornas Transmigrasi 2019, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Manteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan berbagai menteri lainnya yang dijadwalkan hadir sebagai narasumber, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Informasi lainnya dari Kemendes PDTT bisa dilihat di sini.


(idr/ega)