Pengusaha Ingin Tetap Dapat Jatah Investasi di Sektor Ini

Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah lebih selektif terkait demi mendorong penanaman modal asing (PMA) di sektor multi moda.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan pengusaha nasional harus mendapat tempat dalam geliat sektor multi moda, sekaligus didorong agar dapat berkontribusi perekonomian nasional.

"Proyek yang diberikan kepada asing agar lebih selektif, dan investor asing agar diarahkan pada Mega Project saja," kata Carmelita di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Permintaan pengusaha nasional ini juga sebagai respon kebijakan pemerintah terkait relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Adapun, relaksasi DNI tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI, yang dirilis pada akhir tahun lalu, yang salah satunya ini terkait sektor usaha angkutan multi moda.

Untuk itu, katanya, pemerintah dalam mengundang investor asing untuk pembangunan infrastruktur di sektor multi moda agar diarahkan pada Mega Project saja.

Carmelita juga menekan pentingnya peran dan potensi pengusaha nasional dalam penanaman investasi oleh asing. Salah satu upaya agar pengusaha nasional tetap dapat berperan, katanya, dalam perjanjian investasi di mega project dilakukan oleh investor asing, agar mensubkan pengerjaannya kepada pengusaha dan sumber daya manusia (SDM) nasional.

"Jadi pengusaha nasional tetap berperan, dan tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri," jelas dia.

Carmelita juga mengharapkan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait DNI yang nanti akan dikeluarkan hendaknya membatasi pembentukan anak usaha dari hulu ke hilir dalam kesepakatan konglomerasi PMA atas mega project.

"Untuk di sektor angkutan multi moda itu kan bukan mega project. Untuk itu, kami kurang setuju jika sektor multi moda dikeluarkan dari daftar DNI," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah lama berhenti membahas mengenai penerbitan PP DNI. Belum lama ini, pemerintah juga membahas kembali lembaran kertas yang selama ini tertumpuk.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan alasan pemerintah kembali membahas kebijakan daftar negatif investasi (DNI) untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pidato kemenangan, Jokowi bilang akan membuka investasi seluas-luasnya demi mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pada dasarnya iya (sesuai arahan Pak Jokowi)," kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (17/7/2019).


(hek/fdl)