Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 09 Agu 2019 17:30 WIB

Atasi Defisit Neraca Pembayaran, KEIN Usulkan Insentif

Umu Sofuroh - detikFinance
Foto: KEIN
Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Kuartal II-2019 mengalami defisit 2 miliar dolar AS. Untuk mengatasi hal ini, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyarankan pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang menanamkan kembali keuntungannya dari hasil operasional dan produksi di Indonesia.

Sebaliknya, memberlakukan disinsentif terhadap pembayaran dividen yang dibawa ke luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta terkait defisit neraca pembayaran pada kuartal ini.

Padahal pada kuartal sebelumnya neraca pembayaran surplus 2,4 miliar dolar AS. Menurut catatan Bank Indonesia (BI), tekanan terhadap neraca pembayaran pada kuartal ini disebabkan oleh defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan tersebut mencapai 8,4 miliar dolar AS atau 3,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang 2,6%. Hal itu, menurut siaran pers BI, karena ada pengaruh musiman repatriasi dividen, pembayaran bunga utang luar negeri, serta akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat serta harga komoditas yang melemah.

"Tapi kita tetap harus cari cara, misalnya agar dividen perusahaan penanaman modal asing yang biasanya dibawa ke luar, dapat ditanamkan kembali di Indonesia," ujar Arif dalam keterangannya, Jumat (9/8/2019).


Insentif yang dimaksud, misalnya terkait dengan kebijakan fiskal, yaitu semacam keringanan pajak. Sebaliknya, modal yang dibawa ke luar dari Indonesia diberikan disinsentif fiskal.

Terkait dengan neraca perdagangan yang masih defisit sehingga ikut menekan transaksi berjalan dan neraca pembayaran, Arif menyarankan hal serupa.

"Berikan kemudahan dan fasilitas yang baik agar orientasi ekspor meningkat. Sedangkan untuk impor, terutama untuk komoditas yang tidak utama apalagi ada substitusinya di Indonesia, berikan disinsentif fiskal seperti kenaikan pajak," tuturnya.

Arif mengungkapkan, kebijakan untuk menjaga stabilitasi transaksi berjalan ini penting, karena dampak ikutannya bisa sangat besar. Dalam jangka pendek, tekanan terhadap transaksi berjalan akan mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar.

"Dalam kondisi seperti itu, dia melanjutkan, operasi moneter yang biasanya diambil kan kenaikan suku bunga untuk menahan arus modal keluar (capital outflow). Kalau itu terjadi, biaya dana menjadi mahal karena suku bunga kredit naik, sehingga ekonomi sulit bergerak," katanya.


Dalam jangka panjang, neraca transaksi berjalan yang terus defisit berpotensi menurunkan kemampuan negara dalam membayar kewajiban-kewajiban luar negeri. Menurutnya, di sinilah pentingnya melakukan pencegahan dini.

Bersamaan dengan kebijakan jangka pendek yang diambil, Arif mengingatkan agar pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap struktur industri terutama yang berbasis komoditas.

Selama ini, kebanyakan produk perkebunan dan pertambangan misalnya, diekspor dalam bentuk mentah. Akibatnya, ketika harga di pasar internasional melemah, perekonomian Indonesia ikut terganggu. Oleh karena itu, perubahan struktur dengan memprioritaskan pengolahan di dalam negeri perlu dilakukan.

"Kita harus banyak produksi turunannya atau sektor hilir melalui pengolahan di dalam negeri, sehingga daya tahannya lebih kuat," pungkasnya.

Simak Video "Gegara Corona, Jokowi Prediksi Defisit APBN Mencapai 5,07%"
[Gambas:Video 20detik]
(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com