Pemerintah Upayakan Defisit 0,7% Tahun 2006

Jakarta - Pemerintah akan berupaya mempertahankan defisit APBN 2006 sebesar 0,7 persen PDB. Defisit tersebut harus dicapai agar pemerintah tak perlu lagi berutang untuk membiayainya."Itu sudah cukup dengan defisit 0,7 persen. Jadi kesepakatan sementara di Panja itu tidak memperbesar defisit tapi tetap seperti defisit yang diusulkan pemerintah," kata Kepala Badan Pengkajian Keuangan, Ekonomi dan KerjasamaInternasional (Bapeki) Depkau Anggito Abimanyu di Gedung Depkeu, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (21/10/2005).Sebelumnya Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menyatakan, ada kemungkinan defisit tahun 2006 mencapai 1,1 persen agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.Mengenai opsi ditingkatkannya defisit menjadi 1,1 persen, dikatakan Anggito hal tersebut nantinya malahan akan menimbulkan hutang baru dan membebani APBN 2006"Untuk apa, karena nanti kita harus berhutang lagi, untuk mebiayai tambahan defisit tersebut," tegas Anggito.Ditambahkannya, dari sisi bujet dan kebijakan fiskal untuk defisit 0,7 persen tersebut sudah cukup kuat dan memadai bagi APBN 2006. Kelonggaran pada APBN 2006 tersebut merupakan dampak dari dinaikkannya harga BBM beberapa waktu lalu yang hampir mendekati nilai keekonomiannya. Langkah tersebut berdampak pada penghematan anggaran dan menjadikan penerimaan semakin sustainable."Ini berkat kenaikkan harga BBM yang lalu, kita bisa menghemat begitu banyak dan penerimaan kita semakin sustainable, semakin bagus, semakin mantap. Kita tidak perlu lagi mencari penerimaan yang tidak perlu lagi," kata Anggito.APBN 2006 juga masih dimungkinkan untuk memberikan stimulus fiskal yang lebih besar serta peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar. Untuk DAU meningkat 26 persen dari penerimaan dalam negeri atau 1,5 kali dari 2005."DAU-nya sangat besar, jumlahnya yang terbesar yang pernah anda ketahui dan dibandingkan tahun 2005 itu 1,5 kali lebih besar," tegas Anggito. (qom/)