Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 13 Agu 2019 14:36 WIB

Mentan Bakal Copot Pejabat yang Terlibat Kasus Suap Impor Bawang

Alfi Kholisdinuka - detikFinance
Mentan Amran Sulaiman dan DPR Bahas Anggaran 2020/Foto: Lamhot Aritonang Mentan Amran Sulaiman dan DPR Bahas Anggaran 2020/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman siap mencopot seluruh Pejabat Eselon II, III dan IV yang terkait dalam kasus impor bawah putih. Hal tersebut dilakukan untuk menyikapi penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura yang menjerat I Nyoman Dhamantara.

"Beliau ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini, dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan," ujar Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Justan Siahaan dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8/2019).


Menurut Justan, Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga public clear melihat masalah ini. Meskipun sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat Kementan, namun Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, konkret dan segera sebagai komitmennya dalam antikorupsi.

Langkah ini, kata Justan, perlu untuk memitigasi risiko reputasi Kementerian Pertanian yang sedang diakui kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia.

"Sejak awal Kementan telah bekerja sama dengan KPK, dan secara khusus 3 personel KPK ditempatkan Kementan untuk pencegahan korupsi. Pegawai Ditjen Hortikultura juga terbukti sudah berani melaporkan ke KPK terkait pemberian gratifikasi, dan ini nyata dilakukan oleh mereka. Selain itu, mereka juga sudah memblacklist 72 importir bawang nakal," terangnya.

Langkah tegas Amran ini juga, diakui Justan untuk menjaga marwah Kementan sebagai Lembaga yang telah mendapatkan penghargaan anti gratifikasi dua kali pada 2017 dan 2018 dari KPK. Pihaknya tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik kementerian yang dipimpinnya.

Justan mengungkapkan, di Kementan setidaknya ada sekitar 400 orang pegawai yang telah di pecat dan demosi karena bermasalah. Bahkan secara keseluruhan di Kementerian Pertanian karena 'bermain-main' sebanyak 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi.

"Ini adalah tanggung jawab moril kami, para Eselon I sebagai pimpinan tinggi Kementerian, dan tidak ingin terjadi pembiaran terhadap isu yang berkembang. Ini adalah langkah antisipasi saja. Kami mendukung KPK sepenuhnya dalam menjalankan proses hukum", tegas Justan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono menyampaikan, pihaknya sangat mendukung langkah tegas dan berani tersebut. Itu merupakan bentuk tanggung jawab moril para eselon 1 dan dukungan kepada Menteri Pertanian yang selalu menggaungkan anti KKN dan anti mafia.

"Para eselon I Kementan malam tadi sepakat, untuk mencopot semua pejabat yang terkait dengan rekomendasi impor bawang putih, meskipun belum tentu mereka bersalah. Mereka dianggap lalai dalam pengawasan dan pelaksanaan proses rekomendasi impor bawang putih. Ini untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas seluruh pegawai Kementan" ujar Momon.

Momon menegaskan, bahwa Amran, berada di garda terdepan pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian Negara.

"Beliau selalu menekankan upaya pencegahan KKN di lingkungan Kementan, dan sangat tegas terhadap mafia pangan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, Kementan menghormati penyelidikan dan proses hukum yang berjalan dan mendukung penuh KPK.

"Namun, manakala nantinya tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baik mereka, dan dikembalikan pada posisi semula. Ini bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi di dalamnya, yang dijalankan oleh Kementan" tutupnya.


Sebagai hasil revolusi mental dan reformasi birokasi di internal Kementan, dalam beberapa waktu terakhir, berbagai apresiasi dan catatan positif diberikan kepada Kementan.

Seperti saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8), Jokowi mengaku terkesan pada kemajuan mekanisasi pertanian yang dijalankan oleh Kementan. Dengan modernisasi pertanian, para petani kini tidak perlu lagi membakar hutan dan lahan untuk memulai membuka lahan di berbagai daerah.

Selain itu hasil riset Bappenas terakhir juga menyatakan program Kementan dinilai memacu pertumbuhan ekonomi. Secara khusus riset ini melihat efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan program Amran dan Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Simak Video "Impor Bawang Putih Dibatalkan, Buwas: Ada yang Tak Dapat Untung"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com