Rabu, 14 Agu 2019 12:58 WIB
Kemendes: Kebijakan Publik Harus Jadi Respon Pemerintah Atasi Persoalan
Foto: Kemendes PDTT
Jakarta - Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan tidak sedikit kebijakan yang menelan biaya cukup mahal, justru tidak bisa dilaksanakan saat diimplementasikan ke publik. Hal itu disebabkan oleh landasan kebijakan yang tidak bertumpu pada fakta di lapangan namun hanya bertumpu pada asumsi.
"Banyak kebijakan publik yang baru dilahirkan, di hari berikutnya dianulir atau segera diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya juga terjadi keterasingan dari kebijakan yang ada. Kebijakan harus jadi respon efektif pemerintah untuk mengatasi persoalan kepublikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2019).
Hal itu diungkapkannya saat melakukan bedah Buku miliknya bersama Fadillah Putra yang merupakan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Brawijaya berjudul Analisis Kebijakan Publik Neo Institusionalisme 'Teori dan Praktik', di Kampus STIA LAN bersama Center for Indonesian Policy Analysis (CIPA).
Anwar mengatakan, buku tersebut adalah respon dari problematika kebijakan publik saat ini. Ia berharap, buku tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi pencipta kajian analis kebijakan untuk dapat membuat kebijakan yang lebih baik.
"Kebijakan publik harus lahir karena kepentingan bersama," ujarnya.
Di sisi lain, Guru Besar Universitas Indonesia, Eko Prasojo mengatakan, buku tersebut membahas perspektif dan menceritakan bagaimana seharusnya seorang analis kebijakan melihat sebuah persoalan publik.
Menurutnya, buku tersebut tak hanya mengajak seorang analis kebijakan untuk mempertimbangkan faktor aktor yang terlibat dan institusi dalam proses pembuatan kebijakan, namun juga mempertimbangkan impact dari kebijakan publik.
"Saya mempelajari perspektif yang ditawarkan justru memperdalam impact dari hasil sebuah kebijakan. Jadi tidak perlu ragu bahwa kalau kita memperkuat perspektif lalu akan mengurangi kemampuan kita dalam mendefinisikan instrumen kebijakan. Justru jika mendalami perspektif ini, maka kita justru akan memilih instrumentasi kebijakan yang lebih pas," jelasnya.
Untuk mengetahui informasi lainnya dari Kemendes PDTT, klik di sini.
Simak Video "Wisata Gedung Batin, Melihat Rumah Tua Berusia Ratusan Tahun "
[Gambas:Video 20detik]
(idr/idr)
"Banyak kebijakan publik yang baru dilahirkan, di hari berikutnya dianulir atau segera diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya juga terjadi keterasingan dari kebijakan yang ada. Kebijakan harus jadi respon efektif pemerintah untuk mengatasi persoalan kepublikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2019).
Hal itu diungkapkannya saat melakukan bedah Buku miliknya bersama Fadillah Putra yang merupakan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Brawijaya berjudul Analisis Kebijakan Publik Neo Institusionalisme 'Teori dan Praktik', di Kampus STIA LAN bersama Center for Indonesian Policy Analysis (CIPA).
"Kebijakan publik harus lahir karena kepentingan bersama," ujarnya.
Di sisi lain, Guru Besar Universitas Indonesia, Eko Prasojo mengatakan, buku tersebut membahas perspektif dan menceritakan bagaimana seharusnya seorang analis kebijakan melihat sebuah persoalan publik.
Menurutnya, buku tersebut tak hanya mengajak seorang analis kebijakan untuk mempertimbangkan faktor aktor yang terlibat dan institusi dalam proses pembuatan kebijakan, namun juga mempertimbangkan impact dari kebijakan publik.
"Saya mempelajari perspektif yang ditawarkan justru memperdalam impact dari hasil sebuah kebijakan. Jadi tidak perlu ragu bahwa kalau kita memperkuat perspektif lalu akan mengurangi kemampuan kita dalam mendefinisikan instrumen kebijakan. Justru jika mendalami perspektif ini, maka kita justru akan memilih instrumentasi kebijakan yang lebih pas," jelasnya.
Untuk mengetahui informasi lainnya dari Kemendes PDTT, klik di sini.
Simak Video "Wisata Gedung Batin, Melihat Rumah Tua Berusia Ratusan Tahun "
[Gambas:Video 20detik]
(idr/idr)
