.webp)
"Kalau 20 tahun lagi mungkin saja ya. Kita kan harus mengantisipasi perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, yang mungkin bisa lebih efektif kalau tidak semuanya hadir di kantor, kan falsafahnya seperti itu," jelas Bima di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Bima mengatakan, pihaknya masih perlu melakukan kajian. Pasalnya, perlu ada penetapan bidang apa saja atau instansi apa saja yang bisa bekerja di rumah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, menurutnya ada beberapa kementerian yang berpotensi menetapkan PNS bekerja di rumah dalam beberapa tahun ini. Sehingga, dalam pelaksanaan PNS bekerja dari rumah tak harus serentak.
"Mungkin ada beberapa unit yang bisa, tidak harus semua bersamaan," ujar Bima.
Kemudian, Bima mengatakan PNS yang bekerja untuk pelayanan publik tak bisa bekerja di rumah. Misalnya guru, dokter, dan lain-lain yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.
"Kalau dia merupakan pelayanan publik, langsung kepada masyarakat, dokter, guru, ya harus tetap. Tidak mungkin kan dokter itu, tetap harus ada," imbuh dia.
Sedangkan, ia mencontohkan yang bisa bekerja di rumah seperti peneliti, dan juga teknisi atau pranata komputer.
"Siapa saja yang bisa dari rumah? Peneliti, peneliti kan bisa dimana saja bekerja. Pranata komputer, kalau dia bikin program komputer bisa dimana saja," sebutnya.
Namun, untuk memutuskan hal tersebut perlu melihat kinerja masing-masing PNS atau Key Performance Index-nya (KPI).
"Tapi kalau pun seperti itu harus ada tahapan-tahapannya. Misalnya memastikan kinerja yang bersangkutan. Bagaimana, betul tidak dia di rumah kerja, atau tidur-tidur saja? Nanti kita lihat KPI-nya," tandas Bima.
(zlf/zlf)
