Dia mengaku, masih belum mengetahui secara pasti instrumen pajak macam apa yang dibutuhkan pada aturan IMEI ini.
"Saya terus terang tadi cek ke dirjen pajak. Kami juga ingin cek ke Pak Rudiantara maksudnya pajak apa karena terus terang kita di Kemenkeu untuk pertama kali kita concern kalau ada barang-barang ilegal yang masuk dan selama ini yang melakukan tugasnya adalah bea dan cukai," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Oleh karenanya, dirinya pun mengaku akan melakukan pertemuan dengan Rudiantara untuk membahas lebih lanjut instrumen pajak apa yang dibutuhkan untuk memberantas ponsel black market (BM).
"Kalau sekarang ada concern dari Pak Rudiantara yang berhubungan dengan pajak, maka nanti kami akan duduk bersama para eselon I nya Pak Rudiantara untuk melihat aspek apa sih sebetulnya yang dibutuhkan dari kami di Kemenkeu," jelas dia.
"Kami siap saja membahasnya. Apakah ini dari sisi pajak impornya atau dari aspeknya kita lihat," sambungnya.
Sebelumnya, Pemerintah terus menggodok aturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) sebelum kebijakan tersebut mulai diterapkan. Terbaru, pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai masalah pajaknya.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail di sela-sela uji coba 5G Smartfren di Marunda Refinery, Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/8/2019).
"Masih koordinasi. Pak Menteri (Rudiantara) masih komunikasi dengan bu Sri Mulyani kaitannya dengan pajaknya. Ini untuk ke depan bukan untuk ke belakang," ungkapnya.
Simak Video "Legislator Golkar Yakin Sri Mulyani Punya Integritas, Tapi Apes di Kasus Rafael Alun"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
