BPJS Kesehatan 'Bolong' Rp 32 T Tahun Ini

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit lagi tahun ini. Hal ini dikarenakan besaran iuran yang terbilang rendah.

"BPJS Kesehatan masih akan bolong tahun ini," kata Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Sri Mulyani membuka opsi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya berbagai langkah sudah ditempuh demi menekan defisit BPJS Kesehatan.

"Apakah iuran ini bisa disesuaikan karena memang sesudah kita melakukan berbagai langkah-langkah kepesertaan manajemen rumah sakit klaim referal dari puskesmas ke rumah sakit referal balik," ujar Sri Mulyani.

"Kalau itu pun dilakukan BPJS tetap bolong karena iuran underprice," tambahnya.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 Diusulkan Jadi Rp 120.000

Sri Mulyani mengatakan, dengan dilakukan kenaikan iuran sesuai usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) maka BPJS Kesehatan hanya bisa menutup defisit di 2020.

"Menyelamatkan BPJS satu tahun itu asumsi tagihan bolong 2019 clean. Rp 32 triliun estimasi defisit harus ditutup dulu kemudian iuran ini baru akan bisa membantu BPJS 2020 namun 2021 defisit lagi," ujar Sri Mulyani.

Idealnya, kata Sri Mulyani, iuran jaminan sosial ditinjau ulang setiap dua tahun.

"Di program JKN setiap dua tahun iuran di-review," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Ada 1,1 Juta Peserta BPJS Kesehatan Tak Bayar Iuran Tapi Dilayani

(ara/eds)