"BPJS Kesehatan masih akan bolong tahun ini," kata Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Sri Mulyani membuka opsi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya berbagai langkah sudah ditempuh demi menekan defisit BPJS Kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau itu pun dilakukan BPJS tetap bolong karena iuran underprice," tambahnya.
Sri Mulyani mengatakan, dengan dilakukan kenaikan iuran sesuai usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) maka BPJS Kesehatan hanya bisa menutup defisit di 2020.
"Menyelamatkan BPJS satu tahun itu asumsi tagihan bolong 2019 clean. Rp 32 triliun estimasi defisit harus ditutup dulu kemudian iuran ini baru akan bisa membantu BPJS 2020 namun 2021 defisit lagi," ujar Sri Mulyani.
Idealnya, kata Sri Mulyani, iuran jaminan sosial ditinjau ulang setiap dua tahun.
"Di program JKN setiap dua tahun iuran di-review," kata Sri Mulyani.
(ara/eds)