Selasa, 27 Agu 2019 16:51 WIB
BPJS Kesehatan 'Bolong' Rp 32 T Tahun Ini
Foto: Edi Wahyono
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit lagi tahun ini. Hal ini dikarenakan besaran iuran yang terbilang rendah.
"BPJS Kesehatan masih akan bolong tahun ini," kata Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Sri Mulyani membuka opsi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya berbagai langkah sudah ditempuh demi menekan defisit BPJS Kesehatan.
"Apakah iuran ini bisa disesuaikan karena memang sesudah kita melakukan berbagai langkah-langkah kepesertaan manajemen rumah sakit klaim referal dari puskesmas ke rumah sakit referal balik," ujar Sri Mulyani.
"Kalau itu pun dilakukan BPJS tetap bolong karena iuran underprice," tambahnya.
Sri Mulyani mengatakan, dengan dilakukan kenaikan iuran sesuai usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) maka BPJS Kesehatan hanya bisa menutup defisit di 2020.
"Menyelamatkan BPJS satu tahun itu asumsi tagihan bolong 2019 clean. Rp 32 triliun estimasi defisit harus ditutup dulu kemudian iuran ini baru akan bisa membantu BPJS 2020 namun 2021 defisit lagi," ujar Sri Mulyani.
Idealnya, kata Sri Mulyani, iuran jaminan sosial ditinjau ulang setiap dua tahun.
"Di program JKN setiap dua tahun iuran di-review," kata Sri Mulyani.
Simak Video "Keanggotaan BPJS Kesehatan 200 Lebih Ribu Warga Dinonaktifkan!"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/eds)
"BPJS Kesehatan masih akan bolong tahun ini," kata Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Sri Mulyani membuka opsi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya berbagai langkah sudah ditempuh demi menekan defisit BPJS Kesehatan.
"Kalau itu pun dilakukan BPJS tetap bolong karena iuran underprice," tambahnya.
Sri Mulyani mengatakan, dengan dilakukan kenaikan iuran sesuai usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) maka BPJS Kesehatan hanya bisa menutup defisit di 2020.
"Menyelamatkan BPJS satu tahun itu asumsi tagihan bolong 2019 clean. Rp 32 triliun estimasi defisit harus ditutup dulu kemudian iuran ini baru akan bisa membantu BPJS 2020 namun 2021 defisit lagi," ujar Sri Mulyani.
Idealnya, kata Sri Mulyani, iuran jaminan sosial ditinjau ulang setiap dua tahun.
"Di program JKN setiap dua tahun iuran di-review," kata Sri Mulyani.
Simak Video "Keanggotaan BPJS Kesehatan 200 Lebih Ribu Warga Dinonaktifkan!"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/eds)
