.webp)
Kemarin sore, Kementerian BUMN melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memberhentikan Maryono sebagai direktur utama bank yang fokus pada kredit perumahan tersebut. Kemudian mengangkat Suprajarto yang siang itu masih menjadi direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai dirut BTN. Otomatis, posisi Suprajarto dinonaktifkan sebagai dirut bank dengan aset terbesar itu.
Malam harinya, Suprajarto menyatakan menolak menjalankan keputusan RUPSLB tersebut. Ia mengungkapkan tak pernah diajak bicara dan bermusyawarah oleh pihak Kementerian BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal tersebut, mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai pengelolaan BUMN di bawah kepemimpinan Rini Soemarno sangat amburadul. Hal ini tercermin dari seringnya Rini menggonta-ganti jajaran direksi.
Dia mencontohkan dirut Pertamina Elia Massa Manik yang baru sebentar menjabat kemudian diganti. Lalu saat ini Direktur Utama PT Jasindo Eddie Rizlianto yang merupakan mantan Direktur Utama Bank Sumut belum disahkan.
"Pengelolaannya memang amburadul, cepat sekali diganti direksinya. Itu yang dirut Jasindo mantan dirut Bank Sumut belum disahkan, jadi kasihan dia belum bisa tanda tangan apa-apa," kata Said Didu saat dihubungi detikFinance, Jumat (30/8/2019).
Said Didu mengatakan, dalam mengelola BUMN yang merupakan milik negara, Rini menganggap seperti perusahaan pribadinya. Tak memikirkan kepentingan publik.
"Saya lihat bu Rini menganggap BUMN sebagai milik pribadi dia. Ini jadi masalah pasti, RUPS BTN memberhentikan dirut lama, dan sementara tak ada dirutnya," jelas dia.
Baca juga: Rini Mulai Rombak Direksi dan Komisaris BUMN |
(kil/eds)
