RI Gengsi Minta Keringanan Utang

Jakarta - Di tengah bertambahnya beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM, pemerintah tetap gengsi untuk minta keringanan utang karena merasa masih mampu mencicil. Padahal pada tahun 2006, utang yang jatuh tempo cukup besar."Kita mempunyai kemampuan untuk membayar. Kita tidak ada alasan menunda utang yang sudah jatuh tempo," kata Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional (BAPEKI) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu.Hal ini disampaikan dia usai bertemu Wapres Jusuf Kalla untuk membahas APBN 2006 di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (25/10/2005).Dijelaskan Anggito, utang luar negeri yang jatuh tempo tahun depan dan harus dibayar pemerintah berjumlah Rp 90-an triliun. Rincian utang tersebut adalah Rp 60 triliun untuk cicilan utang pokok dan cicilan bunga sekitar Rp 30 triliun.Utang itu antara lain kepada Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), bilateral dan multilateral. "Bilateralnya yang paling besar ke Jepang," tambahnya.Angka itu berarti melebihi jumlah subsidi BBM tahun 2005 yang dipangkas menjadi Rp 89 triliun, dengan mengorbankan kenaikan harga BBM. (qom/)