Dari sisi pemerintah dihadiri oleh para eselon I antar kementerian. Di antaranya Kepala BKF Suahasil, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Sutijastoto, Dirjen Perikanan Tangkap Zulfikar, dan Dirjen Pengelolaan Daerah Air Sungai dan Hutan Lindung.
Dari sederet perwakilan kementerian itu hanya perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dicecar habis oleh Anggota Banggar. Sebab, target PNBP dari kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu paling kecil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Target PNBP perikanan sendiri di 2020 sebesar Rp 900,35 miliar. Angka itu paling kecil dibandingkan target PNBP kementerian lainnya yang rata-rata jauh di atas Rp 1 triliun.
Anggota Banggar Fraksi PAN, Primus Yustisio juga ikut mengkritisi KKP. Menurutnya anggaran KKP setiap tahunnya terus meningkat tapi sumbangsih PNBP selalu kecil.
"Anggaran KKP memang selalu meningkat tapi target 2019 per Juli saja itu tidak memberikan kabar gembira jadi mungkin bisa meleset lagi," ujarnya.
Primus mengusulkan agar target PNBP KKP dinaikkan hingga di atas Rp 1 triliun. Dengan target yang tinggi diharapkan kinerja KKP untuk memberikan PNBP bisa lebih giat.
Namun Said menolak masukan Primus itu. Menurutnya pada 2019 saja target PNBP perikanan hanya Rp 600 miliar, tapi per Juli hanya Rp 285 miliar.
"Kalau kita masukkan di atas Rp 1 triliun, misalnya Rp 1,5 triliun, itu cuma bebani anggaran aja. Bahkan bapak (Dirjen Perikanan Tangkap) nggak datang juga nggak apa-apa kok. Karena nggak tahu saya. Selama ini RPJMN-nya direvisi juga nggak pernah sampai," tambahnya.
Meski begitu Banggar telah menyetujui target PNBP 2020 yang telah diajukan termasuk PNBP Perikanan. Untuk total PNBP SDA Minerba Rp 44,39 triliun, PNBP Panas Bumi Rp 1,19 triliun dan PNBP SDA Kehutanan Rp 4,73 triliun.
(das/fdl)