Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 06 Sep 2019 17:52 WIB

Investor Lebih Pilih Vietnam, Menkeu Era Orba: RI Jelas Tak Lagi Dilirik!

Herdi Alif Alhikam - detikFinance
Halaman 1 dari 2
Fuad Bawazier (Tengah) Fuad Bawazier (Tengah)
Jakarta - Pengamat ekonomi Fuad Bawazier berpendapat soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kesal karena 33 perusahaan China yang memindahkan pabriknya mayoritas tidak masuk Indonesia.

Kata Fuad, hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia tidak lagi diminati investor. Ujungnya, target-target perbaikan ekonomi pemerintah tidak tercapai.

"Indonesia jelas tidak lagi dilirik dan cenderung ditinggalkan investor. Pantesan target-target yang dicanangkan pemerintah seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan lainnya tidak tercapai, kecuali inflasi yang masih terjaga," ungkap mantan Menteri Keuangan Orde Baru ini, dalam keterangannya, Jumat (6/9/2019).

Bersamaan dengan itu, Fuad mengatakan, Bank Dunia pun menerbitkan laporan tentang seriusnya hambatan birokrasi dan regulasi di Indonesia. Katanya, dalam laporan itu menyatakan Indonesia tidak ramah investasi, ada sorotan 6.300 aturan yang disebut menghambat investasi.

"Selama tiga tahun masa pemerintahan Jokowi, 2015-2018, telah diterbitkan sekitar 6.300 aturan baru yang umumnya menghambat perizinan dan tidak bersahabat dengan investor. Menurut laporan Bank Dunia itu, itulah sebabnya hanya sedikit perusahaan yang cabut dari China yang pindah ke Indonesia. Umumnya pindah ke Vietnam yang lebih kompetitif," kata Fuad.

Masih mengutip Laporan Bank Dunia, Fuad menyatakan izin usaha di Indonesia pada nyatanya masih sering mengalami keterlambatan. "Izin atau rekomendasi yang dalam aturan disebutkan maksimal selesai atau terbit dalam lima hari, kenyataannya bisa makan waktu enam bulan," katanya.

Fuad menilai hal tersebut membuat rugi para investor. Bahkan, dia menyebutkan sumber permasalahannya ada di kebobrokan birokrasinya sendiri.

"Tentulah praktek-praktek buruk seperti ini amat merugikan pengusaha atau investor dan otomatis menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sumber kebobrokan ini tentulah birokrasi sendiri dan motifnya biasanya 'komersil' alias pungli," tulis Fuad.


(zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com