ADVERTISEMENT
Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 06 Sep 2019 17:42 WIB

Bisa Jamin Koperasi, Kemenkop UKM Harap RUU Perkoperasian Disahkan

Isabelle Carinna Dewi - detikFinance
Foto: Kemenkop UKM Foto: Kemenkop UKM
Jakarta -

Sekretaris Kemenkop UKM Prof Rully Indrawan mengatakan kehadiran UU Perkoperasian sangat penting dan strategis untuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM). Sebab UU ini dapat dijadikan landasan dalam menggulirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak, khususnya pada koperasi di Indonesia.

"Bagi koperasi sendiri, kehadiran UU Perkoperasian merupakan payung hukum sehingga memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usaha koperasinya, ketimbang tidak ada UU," tegas Rully dalam pernyataan tertulis, Jumat (6/9/2019).

Menurutnya, memang saat ini ada UU Nomor 25 Tahun 1992 yang bersifat sementara setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 dicabut. Tapi, UU Nomor 25 itu perlu banyak penyesuaian, terlebih lagi di era sekarang.

"Urgensinya bagi koperasi, jika kita memiliki UU sama artinya kita memiliki back-up yang kuat untuk banyak hal," ujar Rully.

Oleh karena itu, Prof Rully berharap RUU Perkoperasian bisa segera disahkan menjadi UU pada masa kerja DPR RI periode sekarang yang sebentar lagi akan purna tugas. Jika disahkan menjadi UU, Kemenkop dan UKM menyatakan siap dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sebaliknya, lanjut Prof Rully, pihaknya juga siap bila diteruskan ke periode DPR yang baru.

"Pokoknya, kita akan menerima segala keputusan yang ada, terkait RUU Perkoperasian ini. Harapannya ya bisa tuntas segera di periode sekarang," ungkapnya.

Untuk itu, Prof Rully menjelaskan pada 13 September 2019 mendatang sudah dijadwalkan untuk Rapat Kerja antara pemerintah Kemenkop dan UKM dengan Panja Komisi VI DPR RI untuk membahas RUU Perkoperasian.

"RUU ini sudah ada di Panja Komisi VI sejak 2016 lalu. Pemerintah dan DPR sangat concern untuk menyelesaikan UU Perkoperasian. Sayangnya, kita belum memiliki kecocokan waktu untuk mengadakan Raker yang tadinya sudah disusun sejak 16 Juli lalu. Nah, sekarang mudah-mudahan Raker pada 13 September ini tidak tertunda lagi," papar Rully.

Ia mengakui, isi RUU Perkoperasian sudah tidak ada masalah secara substansi. "Sejak 2016 sudah kita masukkan draftnya ke DPR, dan oleh dewan dilakukan beberapa perubahan. Sebagian besar pasal isi RUU tersebut sudah konsinyering dengan kita. Yang belum itu ada pasal yang berkaitan dengan Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) dan beberapa hal berkaitan dengan redaksional saja," imbuhnya.

Rully menjelaskan, pihak Kemenkop dan UKM telah menyampaikan secara informal ada beberapa pasal yang masih mengganjal, dan mereka menyetujui untuk diubah. Ia berharap pada forum 13 September lagi akan ada kesepakatan baru.





Simak Video "Asosiasi UMKM Minta Kementerian Koperasi dan UKM Dipisah"
[Gambas:Video 20detik]
(mul/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com