Lantik Pejabat Eselon II, Sri Mulyani 'Sentil' PNS yang Tak Paham APBN

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Senin sore (9/9) melantik 25 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Inspektorat Jenderal dan Badan Kebijakan Fiskal, serta pengangkatan Direksi Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Sri Mulyani berpesan kepada para pejabat tersebut mampu membangun pemahaman masyarakat tentang pengelola keuangan negara. Dengan begitu masyarakat bisa memahami peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membangun perekonomian.

Agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, Sri Mulyani berharap para pejabat Kemenkeu paham APBN maupun kondisi perekonomian terkini.

Baca juga: Sri Mulyani Dikritik soal Iuran BPJS Kesehatan, Ini Pembelaan Kemenkeu

"Anda harus, paling tidak, tahu kondisi ekonomi. Anda harus tahu mengenai kondisi makro ekonomi. Anda harus tahu minimal apa kebijakan fiskal dan anda harus tahu yang paling tidak setiap komponen yang ada di APBN," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Sri Mulyani juga menyentil para PNS Kemenkeu yang belum memahami APBN. Menurut Sri Mulyani kondisi tersebut harus menjadi perhatian.

"Saya melihat di lingkungan Kemenkeu, melalui sosial media ada saja yang berujar bahwa yang bersangkutan menunjukkan bahkan tidak paham mengenai APBN dan keuangan negara," sebutnya.

"Ini adalah suatu hal yang tidak mudah bagi kita untuk menanamkan. Bagaimana pemahaman anda sebagai satu institusi keuangan negara, untuk memahami apa artinya mengelola keuangan negara bagi bangsa negara kita dan bagi perekonomian kita," tutup Sri Mulyani.

Baca juga: Bank Dunia 'Warning' Ekonomi RI, Sri Mulyani: Akan Kita Perbaiki

Sebagai informasi, berikut adalah rincian pejabat yang dilantik:

Direktorat Jenderal Anggaran:
1. Lisbon Sirait, Direktur Sistem Penganggaran
2. Wawan Sunarjo, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga

Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
3. Tiarta Sebayang, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara
4. Bakhtaruddin, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau
5. Alfiker Siringoringo, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung
6. Supendi, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi
7. Sofandi Arifin, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung
8. Ludiro, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta
9. Dedi Sopandi, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur
10. Edih Mulyadi, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat
11. Tri Budhianto, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali
12. Irfa Ampri, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
13. Arif Wibawa, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:
14. Edward Ucok Parlagutan Nainggolan, Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan:
15. Adriyanto, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
16. Agung Widiadi, Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko:
17 Heri Setiawan, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
18. Ir. Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan
Pembiayaan Infrastruktur
19. Endah Martiningrum, Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

Inspektorat Jenderal:
20. Rina Robiati, Inspektur VI Badan Kebijakan Fiskal
21. Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pusat Investasi Pemerintah:
22. Ririn Kadariyah, Direktur Utama
23. Muhammad Yusuf, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan
24. Mohd. Zeki Arifudin, Direktur Pengelolaan Aset Piutang
25. Aris Saputro, Direktur Hukum dan Manajemen Risiko


(toy/hns)