Pemerintah Terima Defisit 0,7%

Jakarta - Pemerintah menerima usulan Panja A DPR RI yang menetapkan defisit APBN 2006 sebesar 0,7 persen PDB atau sekitar Rp 22,4 triliun. Angka defisit itu dipandang masih bisa untuk mengembangkan pembangunan dalam rangka penciptaan lapangan kerja.Hal tersebut disampaikan Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati sebelum rapat kerja dengan Panitia Anggaran di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2005)."Menurut saya angka 0,7 persen itu cukup tepat. Masih dalam range yang seimbang antara kebutuhan untuk ekspansi dalam rangka penciptaan kesempatan kerja," kata Sri Mulyani.Panja A dalam rapatnya Rabu (26/10/2005) malam sepakat menetapkan defisit APBN 2006 sebesar 0,7 persen dari usulan pemerintah sebesar 1,1 persen.Kesepakatan Panja A lainnya adalah pertumbuhan ekonomi 6,2 persen, inflasi 8 persen, nilai tukar rupiah 9.900 per dolar AS, SBI 3 bulan 9,5 persen, harga minyak US$ 57 per barel, lifting minyak 1,050 juta barel per hari.Ditambahkan Sri Mulyani, tambahan dana Rp 5 triliun untuk pembiayaan dan pembangunan serta menciptakan kesempatan kerja akan diambil dari sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 2 triliun, cadangan umum Rp 2 triliun dan sisanya pinjaman luar negeri untuk proyek yang bersyarat lunak.Menurut Sri Mulyani, dengan angka defisit 0,7 persen, maka tambahan yang betul-betul untuk defisit hanyalah Rp 3 triliun, sementara yang Rp 2 triliun adalah relokasi dari dana cadangan umum.Tambahan Rp 3 triliun itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,2 persen. (qom/)