Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal bukan kepalang usai mengetahui laporan Bank Dunia mengenai 33 perusahaan di China merelokasi ke negara seperti Vietnam hingga Malaysia. Tidak ada satu negara yang singgah di Indonesia.
Padahal, investasi selalu disebut kepala negara sebagai modal mendorong laju pertumbuhan ekomomi nasional. Oleh karena itu, Jokowi pun meminta Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong untuk membenahi ekosistem investasi.
Bahkan, Jokowi memberikan izin kepada Bos BKPM untuk menegur hingga memarahi para menteri yang terbukti menghambat aksi investor menanamkan modalnya di tanah air.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ulasan lengkapnya:
Jokowi meminta kepada seluruh menteri kabinet kerja untuk segera menyelesaikan hambatan-hambatan yang selama ini membuat investor sulit masuk ke Indonesia.
Menurut Jokowi, ada banyak perusahaan besar dan sedang yang siap investasi di tanah air namun masih terhambat prosesnya.
"Ratas seminggu yang lalu saya telah meminta kepada seluruh kementerian terutama yang berkaitan dengan ekonomi untuk menginventarisasi segala regulasi yang menghambat, memperlambat investasi. Khususnya FDI," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Jokowi bilang, setiap kementerian/lembaga harus menginventarisasi perusahaan mancanegara khususnya yang sudah berkomitmen investasi namun belum terealisasi hingga sekarang.
Selain itu, kepala negara juga mengingatkan kepada seluruh menteri kabinet kerja untuk kerja lebih cepat lagi. Terutama dalam hal menyelesaikan persoalan regulasi yang selama ini justru membelenggu laju investasi.
Jokowi menyadari, selama lima tahun belakangan ini tingkat kemudahan berusaha atau EODB Indonesia meningkat, lalu percepatan perizinan sudah dilakukan lewat OSS. Namun, hal itu masih belum cukup. Buktinya 33 industri yang relokasi dari China tidak ada yang singgah ke Indonesia.
Lembong mengaku sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memarahi kementerian/lembaga (k/l) yang terbukti menghambat investasi ke Indonesia.
Restu itu didapat usai dirinya mendapat keluhan langsung dari kepala negara tentang investasi (FDI) tidaknada yang masuk karena banyaknya aturan serta syarat yang diterapkan secara berlebihan atau yang justru memberatkan investor.
"Jadi Pak Presiden saya akan ngeyel, saya boleh marah. Saya sudah dikasih izin Pak Presiden untuk marah-marah (ke menteri)," kata Lembong di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Pada saat berdiskusi dengan Jokowi, Lembong juga mengaku menyampaikan daftar kementerian dan daerah mana saja yang terbukti paling memberatkan investasi masuk ke tanah air. Hanya saja dirinya belum ingin membukanya ke publik.
Mantan Menteri Perdagangan ini mengungkapkan bahwa banyaknya syarat dan perizinan soal investasi juga terkadang menjadi celah bagi pejabat atau penegak hukum mencari pungli. Oleh karena itu, perizinan dan persyaratan yang tidak perlu harus dihilangkan demi investasi mengalir ke Indonesia.
Adapun syarat dan perizinan yang dimaksud, kata Lembong salah satunya peraturan menteri (permen).
Jokowi mengaku akan terus menggelar rapat mengenai investasi demi Indonesia benar-benar menjadi singgahan para investor. Pernyataan tersebut diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) tentang perbaikan ekosistem investasi.
Ratas siang ini juga tindak lanjut terhadap 33 perusahaan yang angkat kaki dari China namun tidak ada satu pun yang singgah di tanah air. Dari 33 industri yang relokasi, larinya ke Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga Singapura.
"Sebulan ke depan mulai hari ini kita akan terus menerus mungkin setiap dua hari kita akan rapat khusus menyelesaikan yang berkaitan dengan investasi," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Jokowi bilang, gelaran rapat mengenai investasi sengaja dilakukan hampir setiap hari demi mendapatkan hal konkret dalam menarik investasi masuk ke Indonesia.
Salah satu yang dibahas dalam rapat adalah perbaikan ekosistem investasi.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
