Wapres: Setoran Dividen BUMN Cukup, Privatisasi Tak Perlu

Jakarta - Soal privatisasi, Wapres Jusuf Kalla memilih sepakat dengan Meneg BUMN Sugiharto. Kalla berpendapat, kalau setoran dari dividen BUMN sudah cukup, maka privatisasi sudah tidak perlu dilakukan."Kalau melihat dari sisi anggaran, yang harus dicapai tidak melihat dari mana sumbernya. Yang harus dicapai bahwa BUMN harus dapat, katakanlah Rp 15 triliun. Kalau itu sudah tercapai dengan dividen maka tentu saja tidak perlu privatisasi," ujar Kalla.Kalla menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (28/10/2005).Soal privatisasi ini, Sugiharto sebelumnya berbeda pendapat dengan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie. Sugiharto mengusulkan, dengan ditundanya penjualan BRI dan Bank Mandiri, maka setoran BUMN Rp 12,4 triliun akan ditutup dari dividen. Setoran sebesar itu berasal dari dividen Rp 12 triliun yang sudah disetor dan sisanya sebesar Rp 1,6 triliun diharap bisa masuk dari divestasi PGN. Namun usulan itu ditolak oleh Aburizal dengan alasan target privatisasi dalam APBN sebesar Rp 3,5 triliun harus dipenuhi, dan tidak bisa diubah dengan pemasukan dari sektor mana pun.Kalla menegaskan, saat ini privatisasi tidak mendesak dilakukan. Hal ini dikarenakan banyak program yang molor dimulai akibat terlambatnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA yang mestinya terbit tahun 2004 akhirnya baru terbit pada tahun 2005 karena banyaknya kegiatan seperti pemilu. "Jadi likuiditas kita sekarang cukup baik sehingga ada saldo anggaran yang lebih besar. Sehingga tidak dibutuhkan mendesak privatisasi itu," tegas Kalla.Gimana Pak Aburizal? (qom/)