-
Sebagai ibu kota, Jakarta belum bisa lepas dari masalah permasalahan sanitasi. Masih ada warga Jakarta yang buang air besar (BAB) sembarangan.
Hal itu sebagaimana terjadi pada sebagian warga di Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan yang membuang kotoran jamban mengarah ke sungai. Itu terjadi lantaran tidak memiliki septic tank.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga mengatakan, sanitasi memang masih menjadi persoalan di Indonesia. Dia bilang hal itu ialah realita yang terjadi saat ini.
"Masih banyak (buang sembarangan), ya itu realita yang ada di kita begitu. Jadi memang kita masih punya masalah akses sanitasi," katanya kepada detikcom, Minggu (6/10/2019).
Dia mengatakan, secara nasional sebanyak 70% masyarakat yang telah memiliki akses sanitasi. Sehingga, masih banyak warga yang belum memiliki akses.
"Akses sanitaasi kita sekitar 70%-an, jadi memang masih banyak belum punya akses yang baik dan aman, secara nasional," ujarnya.
Lanjut ke halaman berikutnya
Danis melanjutkan, ada dua sebab yang membuat orang buang kotoran sembarangan. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat.
"Pertama ada yang berkaitan, itu yang harus kita latih, perilaku ya, kesadarannya yang perlu kita tingkatkan itu realitas yang ada," katanya kepada detikcom, Minggu (6/10/2019).
Kedua, memang masih terbatasnya prasarana, seperti jamban. Oleh karena itu, pemerintah tengah berupaya mendorong pembangunan infrastruktur untuk sanitasi.
"Kedua prasarana yang perlu kita tambah. Misalnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai program infrastruktur berbasis masyarakat, yang disebut sanitasi berbasis masyarakat Sanimas," jelasnya.
Dia melanjutkan, pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8 triliun pada tahun depan untuk sanitasi dan air bersih.
"Perhatian pemerintah nomor satu, akses air bersih sama sanitasi Rp 8 triliun," katanya.
Menurut Danis, masalah sanitasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat.
"Kalau menurut undang-undang otonomi daerah itu kewajiban urusan pemerintah daerah, tapi kita pemerintah pusat juga membantu baik program stimulan, baik program hibah. Ini nggak cuma bicara DKI, bicara Indonesia," terangnya.
Lanjut ke halaman berikutnya
Sistem pengelolaan limbah akan segera dibangun di Jakarta. Sistem dengan nama Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) ini dibangun dengan tujuan melindungi air dari pencemaran aktivitas domestik seperti mandi, cuci, kakus dan aktivitas rumah tangga lainnya.
Berdasarkan video profil proyek yang diterima detik.com, proyek ini terdiri dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan perpipaan.
"Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) memberikan dukungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan membangun sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang terdiri instalasi pengolah air limbah domestik dan jaringan perpipaan yang dinamakan JSDP," bunyi keterangan dalam video tersebut.
IPAL zona 1 akan dibangun dengan kapasitas pengolahan 240 ribu m3 per hari di atas lahan 3,9 ha di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Lebih lanjut, pelayanan zona 1 Jakarta meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat yang tersebar di 41 kelurahan dengan luas area 4.901 hektar.
Sistem ini akan dilengkapi dengan pipa sepanjang 72,8 km yang terdiri dari 14,3 km pipa induk dan 58,5 pipa lateral.
Dalam pembangunan pengolahan limbah ini, Kementerian PUPR akan membangun IPAL, stasiun pompa, pipa utama, jaringan perpipaan area timur dan selatan, dan sambungan rumah di area percontohan. Sementara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun perpipaan di area tenggara dan barat serta sambungan rumah.
"Pembangunan JSDP zona 1 akan dimulai prakontrak tahun ini dan konstruksi dimulai tahun selanjutnya, yang ditargetkan untuk selesai dan berfungsi pada akhir tahun 2025 dan melayani 1 juta jiwa," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga dalam video tersebut.
.webp)
