Geger Wiranto Ditusuk, Bisa Ganggu Kondisi Ekonomi?

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, aksi teror terhadap Wiranto ini bisa menyebabkan sentimen negatif baik terhadap pasar modal, maupun perekonomian Indonesia.

"Ini kan indikasi memang ada kekhawatiran, akumulasi dari sentimen global, kemudian juga perlambatan domestik, plus adanya gejolak politik (dengan teror tersebut). Ini yang semakin menimbulkan ketidakpastian," kata Bhima kepada detikcom, Kamis (10/10/2019).

Menurut Bhima, ketidakpastian hukum akan semakin terlihat jelas bagi para investor asing jika aparat keamanan tak bergerak cepat dalam membongkar kasus teror tersebut.

"Makanya kecepatan aparat keamanan dalam memulihkan situasi, kemudian dalam mengungkap siapa aktor di belakangnya, kemudian semakin cepat pemberian hukumannya yang berat, ini menjadi hal yang ditunggu juga oleh para investor khususnya mereka yang mau masuk dan menambah investasi di Indonesia," jelas Bhima.

Bhima berpendapat, pelaku teror terhadap Wiranto ini mempunyai keberanian tinggi sebab yang diserang adalah pengambil kebijakan. Sehingga, level ancaman terhadap keamanan dan stabilitas Indonesia semakin tinggi.

"Kasus sekarang ini yang menjadi sasaran langsung menteri. Jadi level ancamannya sudah pada level pengambil kebijakan. Berarti level terornya, level ketidakpastiannya menjadi lebih tinggi," imbuh dia.

Apalagi, kata Bhima, jika pelakunya benar terjaring ISIS maka tingkat kekhawatiran global terhadap Indonesia akan semakin parah.

Bhima bilang, semenjak tiga bulan terakhir Rp 21,4 triliun investasi asing keluar dari pasar modal Indonesia dalam bentuk capital outflow. Hal itu menurut dia salah satunya disebabkan oleh gejolak politik dalam negeri yang tak kunjung usai. Padahal, pasca pemilihan presiden (pilpres) Indonesia sempat kebanjiran dana asing.

Apalagi dengan adanya kejadian terhadap Wiranto sebagai pengambil kebijakan, hal ini bisa menyebabkan level kekhawatiran global terhadap Indonesia semakin parah.

Untuk itu, Bhima menyarankan agar aparat keamanan bergerak cepat dalam membongkar pelaku dan memberikan hukuman yang tepat.

"Makanya kecepatan aparat keamanan dalam memulihkan situasi, kemudian dalam mengungkap siapa aktor di belakangnya, kemudian semakin cepat pemberian hukumannya yang berat, ini menjadi hal yang ditunggu juga oleh para investor khususnya mereka yang mau masuk dan menambah investasi di Indonesia," imbuh dia.

Pemerintah juga diharapkan tak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat. Contohnya, pernyataan yang menyatakan bahwa KPK dapat menghambat investasi yang beberapa waktu lalu dinyatakan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.

"Itu menjadi sentimen negatif bagi investor. Harusnya pemerintah harus bisa lebih berhati-hati dalam membuat satu statement ke publik, ke media, dengan kondisi sekarang maupun situasi ekonomi," terangnya.

Kemudian, ia berharap aparat keamanan lebih meningkatkan pengawasannya terhadap obyek-obyek vital yang menjadi tempat kegiatan ekonomi.

Menko Polhukam Wiranto ditusuk saat sedang kunjungan kerja di Pandeglang, Banten. Kejadian tersebut tentu saja bikin heboh, mengingat yang kena aksi teror adalah sekelas menteri. Lantas apakah kondisi tersebut bakal berimbas buruk buat dunia usaha?

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan untuk saat ini kejadian tersebut tidak akan mengganggu dunia usaha termasuk investasi.

"Nggak lah (berdampak negatif buat dunia usaha). Kita masih yakin terhadap investasi," kata dia saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Pihaknya sebagai pengusaha pun tak khawatir dengan kejadian tersebut tapi mengutuk aksi teror. Diharapkan kejadian tersebut tidak akan memberikan efek negatif buat sektor bisnis. Namun yang dialami Wiranto tetap perlu dijadikan perhatian dan lebih menjaga diri.

"Nggak ada, kita nggak apa. Itu nggak ada masalahnya. Hanya ini jadi perhatian untuk semua ya, untuk berjaga-jaga ya," tambahnya.

Pengusaha meminta pemerintah mengusut tuntas pelaku teror seperti yang menyerang Menko Polhukam Wiranto saat kunjungan kerja di Pandeglang, Banten. Pasalnya, bila tak ditangani serius dikhawatirkan peristiwa semacam itu bisa berimbas pada terganggunya ekonomi nasional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta aparat berwenang melakukan operasi besar-besaran untuk mengejar para pelaku teror. Terlebih aksi teror diduga ada kaitannya dengan paham radikal ISIS seperti yang disampaikan polisi.

"Memang ya harus ditangani secara tuntas. Jaringan radikal ini lho nggak bisa main-main kan. Kemarin saja kita bisa lihat kok di pilpres kerjaan mereka kayak gimana mempengaruhi masyarakat seperti apa. Menurut saya sih ini harus operasi besar-besaran ya, harus dikejar betul ini," kata dia saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta juga meminta pihak keamanan mampu menjaga situasi dan institusi terkait diharapkan pro aktif menangani aksi teror.

"Pihak keamanan harus kuat menjaga situasi yang ada saat ini dan intelijen harus pro aktif," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kepada seluruh ajudan dan protokoler meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul insiden penusukan yang menimpa Menko Polhukam Wiranto.

Meski begitu, Darmin belum berencana untuk menambah jumlah personel keamanan.

"Kami belum ada rencana untuk meminta tambahan personel keamanan, hanya tadi saya sudah mengumpulkan teman-teman para ajudan dan protokol, untuk antisipasi peningkatan kewaspadaan dalam pengamanan Pak Menko, terutama banyak acara yang harus berinteraksi langsung dengan masyarakat," kata Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Susi juga bilang bahwa kegiatan kerja Menko Darmin pun tidak akan dikurangi meskipun sudah ada kejadian yang menimpa Menko Polhukam Wiranto. Seluruh keputusan tersebut telah didiskusikan bersama oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Sama dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memilih untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.

"Kami akan meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan Ibu Menteri Keuangan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nurfransa Wira Sakti.