Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 11 Okt 2019 18:39 WIB

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pakai 'Robot' di 2023

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Tim Infografis: Zaki Alfarabi Foto: Tim Infografis: Zaki Alfarabi
Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa transaksi maupun laporan penerimaan dan pengeluaran negara akan dilakukan via online mulai 2023.

Dirjen Perbendaharaan negara Andin Hadiyanto mengatakan, direktorat yang dipimpinnya ini akan menjadi digital treasury mulai 2023. Hal ini dilakukan seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat.

"Kita ingin menjadi digital treasury di 2023," kata Andi di kantornya, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Tugas KPPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 169/PMK.01/2012, adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Andin menyebut, pihaknya juga sedang menyusun roadmap atau peta jalan mengenai target menjadi digital treasury. Di mana, dalam peta jalan itu melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengubahan organisasi sehingga sistem baru perbendaharaan negara bisa dikuasai.

"Ini kerja keras untuk menyesuaikan agar kita tidak tertinggal oleh swasta yang sudah melesat kencang," ujar dia.


Lalu bagaimana dengan nasib pegawai yang selama ini bekerja di kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jika sistem serba digital diterapkan?

Andin bilang para pegawai yang bekerja di KPPN akan tetap ada namun tugasnya tidak lagi mencatat dan menghitung setiap keluar masuknya arus kas negara. Para pegawai tersebut akan mengurus mengenai konsultasi hingga analisis.

"Teknologi itu tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya, misalnya ada revisi dan konsultasi, KPPN akan lebih tinggi tidak lagi ngetik data, tapi melakukan analisis data, di samping fungsi lain masih ada," jelas dia.

Sementara itu Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Negara Wiwieng Handayaningsih mengatakan keberadaan KPPN tetap ada dan tidak ditutup begitu saja ketika DJPB menjadi digital treasury pada tahun 2023.

"Jadi artinya, kantor kita tetap melakukan super visi menggunakan sistem yang ada," kata Wiwieng.



Simak Video "Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik September"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com