Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 14 Okt 2019 16:26 WIB

PB HMI Bicara Peran Pemerintah untuk Lindungi dan Berdayakan Petani

Akfa Nasrulhak - detikFinance
Foto: Kementan Foto: Kementan
Jakarta - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai pembangunan sektor pertanian di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) lebih masif dengan melibatkan semua pihak. Hal itu karena dalam membangun pertanian, tidak bisa berjalan sendiri, seperti hanya petani saja tanpa didukung pihak terkait.

"Karena jelas masing-masing punya tugas dan peran saling mendukung dan bersinergi. Semua elemen didorong terjun ke sektor pertanian, bahkan lahan tidak boleh dibiarkan menganggur. Ini harus kita akui," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kemaritiman dan Agraria PB HMI, Pri Menix Dey dalam keterangan tertulis, Senin (14/10/2019).

Lebih lanjut Pri memaparkan, sesuai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sudah jelas dan tegas tugas-tugas pemerintah. Peran dan tugas masing-masing diatur secara gamblang dalam pasal-pasal, ada 108 pasal.


"Intinya begini, negara itu perannya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani," jelasnya.

Dalam UUD 1945 pun, lanjut Pri, sudah jelas negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. UUD ini diterjemahkan dalam UU 19 tahun 2013 bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat khususnya petani.

"Ya peran mutlak pemerintah antara lain membuat regulasi dan kebijakan, menyediakan public good seperti jalan usaha tani, irigasi, memberikan kepastian usaha, melindungi dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi, gagal panen, peringatan dini iklim, meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan petani, kemudahan petani akses input, teknologi, alat mesin, pembiayaan, tata niaga dan lainnya," bebernya.

Dalam penyediaan air irigasi misalnya ada peran Kementerian PUPR, peran Kementan, peran pemerintah provinsi maupun kabupaten dan pihak terkait lainnya. Dalam hal penyediaan jalan usaha tani, benih, pupuk, alat mesin, logistik, distribusi, pengolahan, pemasaran, itu juga ada tugas dan peran masing masing.

Kemudian dalam operasionalnya, Pri menilai sudah jelas peran dan pembagian tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, asuransi, BUMN, BUMD, swasta, koperasi, penyuluh, kelompok tani, petani, asosiasi dan lainnya.

"Pada era Mentan Amran, peran pemerintah terlihat nyata, programnya fokus untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, bahkan 85% anggaran diprioritaskan untuk petani," tutur Pri.

Pri membeberkan bukti infrastruktur dasar pertanian seperti jaringan irigasi dan lahan dibangun besar-besaran dan digalakkan mekanisasi dengan mesin-mesin dan kapasitas sumber daya manusianya. Kemudian melakukan deregulasi 274 Permentan dipangkas dan disederhanakan, perizinan investasi dan pelayanan ekspor secara Online Single Submission (OSS) dan tiga jam kelar terbit bagi dokumen yang clear and clean.

"Kebijakan fokus ini hasilnya posisi sekarang sudah transformasi dari tradisional ke pertanian modern, dengan teknologi dan sudah mulai memanfaatkan teknologi 4.0. Dalam hal akses lahan baru era kabinet sekarang ini punya program sertifikasi kepemilikan tanah besar-besaran, sehingga memberi kepastian status dan manfaat besar bagi petani. Tidak seperti dulu, sekarang pangan kita semakin berdaulat," ujarnya.

Kebijakan dan program yang fokus ini berdampak kinerja makro yakni, sesuai data BPS yakni PDB pertanian 2017-2018 tumbuh 3,7% di atas target 3,5%. PDB pertanian harga konstan 2018 sebesar Rp 1.005 triliun, naik dibanding dulu 2013 yang hanya Rp 838 triliun dan volume ekspor 2018 sebesar 42,5 juta ton, naik 28% dari 2013 yang hanya 33,5 juta ton.


"Sumber data lainnya menyebutkan investasi 2018 sebesar Rp 61,6 triliun naik 150% dari 2013. Indikator lainnya juga bagus," ujar Pri.

Terkait daya beli petani, Pri menyanggah pertanyaan pihak yang menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) semakin merosot. Faktanya, data BPS menunjukkan NTP 2014 sebesar 102,03 naik 0,42% pada 2018 menjadi 102,56, sedangkan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) 2014 sebesar 106,05 naik 5,45% pada 2018 menjadi 111,83. Artinya daya beli petani semakin kuat dan sebagai indikasi kesejahteraan meningkat.

"Tidak benar juga dikatakan bahwa kesejahteraan petani semakin menurun. Sesuai data BPS, indikator jumlah penduduk miskin di pedesaan semakin menurun pada 2014 sebesar 17,77 juta jiwa atau 14,17% dari jumlah penduduk turun pada 2018 menjadi 15,81 juta jiwa 13,20%," tegasnya.

Dalam skala internasional, lanjut Pri, FAO tahun 2019 menunjukkan Indonesia berhasil menurunkan inflasi terbaik dari peringkat 3 dunia tertinggi yakni inflasi 11,71% pada 2013 menjadi peringkat 15 dunia dengan inflasi 1,26% pada 2017. Bahkan FAO mengapresiasi atas capaian pertanian Indonesia dan banyak negara-negara sahabat ingin belajar ke Indonesia.

"Bahkan sejak menjabat Mentan, Amran bersih bersih dengan revolusi mental. Amran membentuk Satgas Pangan dan menindak 784 mafia. Ada 76 perusahaan nakal di-blacklist. KPPU memberi sanksi pada kartel daging sapi, unggas, bawang dan lainnya," sebut Pri.

"Selain bersih-bersih keluar, juga bersih ke dalam dengan membina aparatur, memberi efek jera dan menindak mutasi, demosi 1.429 pegawai," tambahnya.

Terbukti, Kementan memperoleh predikat tiga kali WTP dari BPK-RI yang belum pernah tercapai pada masa sebelumnya. WTP ini diraih secara berturut-turut dalam 3 tahun terakhir.

"Kementan juga mendapat penghargaan pengendalian anti gratifikasi dari KPK dua kali berturut turut 2017 dan 2018," tutupnya.

Simak Video "Mentan: Produksi Padi di Sultra Capai 700 Ribu Ton, Ekspor Naik!"
[Gambas:Video 20detik]
(akn/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com