Kasus Korupsi Jalan di Kaltim Terkait Ibu Kota Baru? Ini Kata PUPR

Jakarta - Kasus korupsi terbongkar pada pembangunan jalan nasional di Kalimantan Timur. KPK mencokok Kepala Badan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Kalimantan Timur Refly Ruddy Tangkere, terkait kasus dugaan suap pada pembangunan jalan nasional yang nilai proyeknya Rp 155 miliar.

Kalimantan Timur sendiri sudah dicanangkan jadi ibu kota baru menggantikan Jakarta. Lalu, apakah kasus korupsi ini terkait dengan proyek pembangunan jalan ibu kota baru?

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto menegaskan proyek tidak terkait dengan pembangunan ibu kota baru.

"Nggak, nggak kok (terkait pembangunan ibu kota baru)," kata Widiarto di kantornya, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Kepala BPJN Kaltim Dicokok KPK, PUPR Tak Bergeming

Widiarto menegaskan sudah ada dugaan dari pihaknya mengenai proyek mana yang tersandung korupsi. Namun, dia enggan memberitahunya, dia meminta untuk menunggu pernyataan dari KPK.

"Kita sudah ada dugaan, karena tadi malam juga disampaikan kontraknya sekitar Rp 155 miliar, tapi sekali lagi menunggu rilis resmi KPK," kata Widiarto.

Menurut Widiarto di Kaltim sendiri ada beberapa proyek yang berjalan mulai dari jalan nasional hingga jembatan.

"Di Kaltim ada beberapa paket. Ada beberapa paket preservasi jalan dan jembatan," kata Widiarto.

Sebelumnya, KPK sudah mengamankan 3 orang soal kasus korupsi jalan nasional di Kaltim, Kepala BPJN Refly Ruddy Tangkere ditangkap di Jakarta dan kedua stafnya terpisah di Samarinda dan Bontang. Santer dikabarkan kasus korupsi ini terjadi di paket proyek jalan Samarinda-Bontang.

Baca juga: Pembangunan Jalan Nasional Kaltim Dikorupsi, Proyek yang Mana?

(hns/hns)