Edhy mengaku akan mengkaji terlebih dahulu aturan tersebut. Pasalnya, ia tak mau gegabah dalam mengambil keputusan yang melibatkan banyak orang.
"Semua yang terjadi di internal kita akan saya bongkar. Akan saya lihat, kami tidak bisa gegabah dalam kebijakan nasional, kebijakan ini bicara orang banyak," papar dia di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Selain itu, ia juga menyoroti pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membina hubungan baik dengan nelayan, serta meningkatkan budidaya perikanan.
"Tapi yang jelas pesan Pak Presiden cuma dua ke saya. Pertama, perbaiki komunikasi hubungan kita dengan nelayan. Mana kala ada nelayan yang terganggu harus dibina. Kedua di sektor budidaya perikanan akan dioptimalkan," tutup dia.
Sebagai informasi, aturan kawasan konservatif tersebut tak sesuai dengan rencana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sehingga berpolemik.
Pertama, perbaiki komunikasi hubungan kita dengan nelayan. Kedua, di sektor budidaya perikanan akan dioptimalkan.
"Jangan sampai ada nelayan kita yang tidak diopeni. Manakala ada nelayan yang terganggu harus dibina," tutur politikus Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan dengan aturan yang dirilis Susi Pudjiastuti tersebut, reklamasi di kawasan Teluk Benoa tak bisa dilakukan.
"Semua rencana yang berkaitan dengan reklamasi sekarang sudah nggak bisa, dengan kebijakan ini tidak bisa," kata Koster saat jumpa pers di Jaya Sabha, Denpasar, Bali, Kamis (10/10/2019).
Dia lalu menuturkan sejumlah alasannya mendukung proyek reklamasi di Teluk Benoa. Salah satunya Teluk Benoa merupakan kawasan suci di Pulau Dewata.
"Pertimbangannya kan supaya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi di sana. Kan itu ada kawasan suci dan buat saya ini adalah alam yang sangat indah degn perairannya itu, kalau sampai direklamasi habis saya kira akan merusak perairan, lingkungan akan rusak. Peta pulau Bali akan berubah," paparnya.
Simak Video "KKP Setop Proyek Reklamasi Dermaga Tambang Nikel di Morowali"
[Gambas:Video 20detik]
(pay/hns)
