Eks Mentan Sebut Ada Mafia Data, Syahrul Limpo: Kasih Tahu Saya!

Jakarta - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) periode 2014-2019, Andi Amran Sulaiman menuding data lahan baku sawah yang disahkan empat lembaga, yakni Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang menggunakan teknologi citra satelit dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) adalah data mafia. Menurut Amran, data lahan baku sawah yang disahkan pada tahun 2018 itu 92% salah.

"Kemarin data yang diambil BPS, BIG, dan BPN, yang disahkan empat lembaga itu, dan setelah di-crosscheck tim lembaga ternyata 92% sampel yang diambil salah," ungkap Amran dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2024, di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Baca juga: Amran Titip ke Syahrul Limpo Jaga 4 Komoditas Ini

Perlu diketahui, pada tahun 2018 BPS mendapatkan data bahwa luas lahan baku sawah sebesar 7.105.145 hektare (Ha). Angka itu turun dibanding data luas lahan baku sawah sebelumnya di 2013 seluas 7.750.999 Ha. Menurut Amran, angka tersebut merupakan data mafia.

"Memang selalu ada dua data yang muncul, satu data pertanian, satu data mafia. Aku katakan apa adanya," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan secara tegas di hadapan Amran, dia ingin mengetahui siapa mafia yang disebut itu.

"Mari kita belajar untuk menata cara-cara kerja yang lebih produktif, efektif, tidak ada hiding agenda, tidak ada pembicaraan di bawah meja, tidak ada mafia, mana itu mafia kasih tahu saya. Saya terbiasa tempur di lapangan kok," kata SYL.

Baca juga: Setelah Tak Jadi Mentan, Mau ke Mana Pak Amran?

SYL mengatakan, dalam 100 hari ini pihaknya akan menyelesaikan 'carut-marut' dalam data pangan, termasuk juga data lahan baku sawah. Sehingga, hanya ada satu sumber yang menunjukkan semua data terkait pangan.

"100 hari ini masalah data selesai, Pak Sekjen, Dirjen, Direktur, harus selesai. Nggak boleh lama-lama. Dan dalam 100 hari ada jaminan kepada Bapak Presiden terhadap perut rakyat yang 267 juta jiwa," ujar SYL.

Ia menuturkan, selama 100 hari ke depan ia akan mengupayakan data pangan akan disesuaikan dalam satu sumber, yakni BPS yang menggunakan teknologi citra satelit.

"Ini akan jadi data BPS, tapi yang telah diklarifikasi semua departemen. Jangan ada data Kementan lagi, data Kementan ada di data BPS. Kedua, juga gunakan citra satelit. Dengan itu pantauan bisa dilakukan. Kalau ada yang bias itu hanya faktor teknis yang harus kita benahi saja," tutup SYL.


(das/das)