PUPR Dapat Belanja Terbesar Setelah Kemenhan, Buat Apa Saja?

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 120,2 triliun di tahun 2020. Anggaran ini menjadi yang terbesar kedua setelah Kementerian Pertahanan.

Instansi yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono ini mendapatkan tugas melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air secara merata.

Adapun, pagu anggaran sebesar Rp 120,2 triliun bersumber dari rupiah murni sebesar 83,1%, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 12,6%, dan pinjaman luar negeri sebesar 4,2%.

Baca juga: Luas Lahan Istana Baru Presiden di Skouw Capai 10 Ha

Pada tahun 2020 Kementerian PUPR akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional. Di antaranya infrastruktur ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup.

Prioritas nasional tersebut dilaksanakan antara lain melalui program pengelolaan sumber daya air berupa peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air, di antaranya mencakup pembangunan bendungan on-going 49 bendungan.

Selanjutnya, program penyelenggaraan jalan berupa peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikut daftar kegiatan prioritasnya:

• Pembangunan 837 km jalan baru
• Pembangunan 6.883 m jembatan baru
• Pembangunan 5.224 unit rumah susun
• Pembangunan 2.000 unit rumah khusus
• Pembangunan 49 bendungan (on going)

(hek/eds)