Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 30 Okt 2019 11:55 WIB

Masih Ada Daerah di RI Kesulitan Pangan, Kok Bisa?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Ilustrasi/Foto: detik Ilustrasi/Foto: detik
Jakarta - Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan 6 Kementerian/Lembaga (K/L) bakal keroyokan menggarap sejumlah persoalan di daerah rentan rawan pangan.

Saat ini, ada 88 kabupaten/kota di Indonesia yang mempunyai titik-titik yang mengalami kerentanan rawan pangan. 88 kabupaten/kota itu tersebar di seluruh Indonesia, namun sebagian besar ada di Provinsi Papua.

"Berdasarkan hasil evaluasi peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2018, di Indonesia masih tercatat 88 kabupaten/kota atau sekitar 17,1% yang masuk kategori rentan rawan pangan," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi, di acara penandatanganan kerja sama pengentasan daerah rentan rawan pangan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Lalu, apa saja parameter dari daerah rawan pangan tersebut?

Agung menyebutkan, ada sembilan parameter daerah rentan rawan pangan. Pertama, rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan.

"Kalau konsumsi per kapitanya lebih tinggi dari ketersediaan, berarti rentan," ujar Agung.



Kedua, persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Ketiga, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran.

"Jadi semakin banyak uangnya digunakan untuk makan maka di situ ada dua kemungkinan. Pertama pendapatannya rendah, atau harga pangannya terlalu tinggi," papar Agung.

Keempat, persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

"Kalau tidak ada akses listrik maka sulit memperoleh informasi, ini termasuk parameter rentan," imbuh Agung.

Kelima, rata-rata lama sekolah anak perempuan umur di atas 15 tahun.

"Kalau umur 15 tahun sudah tidak sekolah berarti sudah menikah, dan punya anak sehingga makin sulit taraf hidupnya," jelas Agung.

Keenam, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.

"Oleh karena itu tadi ada dari PUPR kita ajak garap bersama-sama, agar dia menyediakan akses air bersih, sedangkan Kementan menyediakan pangan. Kita mengajak Cipta Karya karena kalau Ditjen SDA baru mengambil air dari sungai, kalau Ditjen Cipta Karya sudah sampai ke rumah tangga," ucap dia.

Ketujuh, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk. Jika tak ada tenaga medis di daerah tersebut, maka kategorinya termasuk daerah rentan.

Kedelapan, prevalensi balita stunting. Dan kesembilan, angka harapan hidup pada saat lahir.



Oleh sebab itu, Kementan menggaet 6 K/L lainnya untuk menyelesaikan persoalan dari 9 parameter di atas. Adapun 6 K/L tersebut yakni Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Lemhanas.

"Dari 9 parameter ini, kita main di mana ini masing-masing? Saya main di kesediaan pangan, apakah kami mendorong produksi pangannya sendiri, atau kami mendistribusikan. Kalau kami mau mendistribusikan maka kami butuh infrastruktur, maka kami kerja sama dengan PUPR," kata Agung.

Ia juga membeberkan, kerja sama dengan Kemenkes salah satunya meliputi penyediaan tenaga medis di daerah rentan rawan pangan. Lalu, kerja sama dengan Kemensos yakni untuk mengukur garis kemiskinan di daerah yang rentan rawan pangan, dan juga untuk menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Kita juga harus tembak di situ dengan BPNT. Karena ke depan kita mau mendorong produksi pangannya sendiri, untuk sementara waktu maka dibantu," jelas Agung.

Simak Video "Kementan Siapkan 500 Juta Bibit Unggul Hingga 2024"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com