Buruh Minta Anies Naikkan UMP DKI Jadi Rp 4,6 Juta

Ketua KSPI Jakarta Winarso mengatakan, tuntutan UMP 2020 yang mencapai Rp 4,6 juta sudah melalui perhitungan yang tepat. Beberapa federasi dari KSPI sudah melakukan survey terkait kebutuhan real.

"Rp 4,6 juta itu perhitungannya adalah berdasarkan survey dari beberapa kawan-kawan yang ada di dalam federasi KSPI. Kita juga sudah survey masuk-masuk ke pabrik, swalayan. Itu kan harganya real kalo di swalayan. Ada daftar harganya, kita masukkan, kita input di situ, kita jumlahkan," ungkap Winarso.

Menurutnya, angka yang ditetapkan buruh untuk kenaikan UMP 2020 sangat rasional. Bahkan menurutnya, orang yang tinggal di DKI Jakarta paling tidak memiliki pendapatan sebesar Rp 5 juta.

"Kalo diliat survey-survey yang lain dari BPS, badan-badan survey lain itu seharusnya orang tinggal di DKI Jakarta paling tidak mereka punya pendapatan sebesar Rp 5 jutaan. Nah artinya apa? sangat rasional ketika kawan-kawan dewan pengupahan unsur buruh hanya merekomendasikan Rp 4,6 juta," imbuhnya.

Pantauan detikcom, pukul 12.30 WIB sebanyak 7 orang dari perwakilan KSPI diizinkan masuk ke dalam kantor Balai Kota untuk bertemu Anies Baswedan.

Sebelum masuk ruangan, perwakilan dari buruh tersebut diperiksa pihak keamanan Balai Kota.

Pertemuan tersebut ditemani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah.

Sebelumnya, ratusan buruh KSPI berdemonstrasi di depan Kantor Balai Kota, Jakarta. Mereka menuntut masuk ke dalam Balai Kota untuk bertemu Anies Baswedan guna menyampaikan aspirasinya.

"Kita harus ketemu bapak Anies Baswedan. Kita harus menyampaikan langsung apa yang menjadi aspirasi kami pada bapak Anies Baswedan," kata Winarso.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, pertemuan antara buruh dengan Anies Baswedan tersebut ada beberapa hal dan program baru yang akan dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta ke depan untuk mensejahterakan buruh.

"Kita sudah ada kartu pekerja, nanti kita akan buat yang namanya gerai koperasi pekerja. Kita juga akan merintis yang namanya klinik kesehatan, kata Andri Yansyah.

Program akan ditujukan untuk istri buruh agar pendapatan keluarga tidak hanya bertumpu pada suami yang bekerja, tetapi ada usaha-usaha yang dihasilkan oleh para istrinya.

"Sehingga pendapatan pekerja tidak hanya bertumpu pada suaminya yang bekerja. Tetapi juga bisa dihasilkan kreativitas, inovasi dan usaha-usaha yang dihasilkan oleh para istrinya. Ini sedang kita godok," ungkapnya.

Mengenai hal itu, sebagai perwakilan dari buruh, Winarso mengatakan, dirinya berterima kasih kepada Anies Baswedan karena telah mendengarkan apresiasi yang disampaikan para buruh.

Namun, mengingat hasil yang belum diputuskan, Winarso mengatakan akan berkoordinasi kepada Pimpinan Pusat terkait langkah apa yang akan diambil pihak buruh selanjutnya. Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan jika nantinya pihak buruh akan melakukan aksi kembali.

Pantauan detikcom, selama kurang lebih 1 jam para buruh bertemu dengan Anies Baswedan. Meskipun begitu, Anies belum bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan buruh.

"Kita juga sama-sama mengerti bahwa setiap pimpinan daerah terkendala ketika menetapkan UMP yaitu sebuah Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015," tutur Winarso.

Untuk itu, Anies mencari alternatif lain dengan membuat program-program yang bisa mengatasi keluh kesah buruh DKI Jakarta. Anies pun bentuk Tim 7.

Tim 7 itu salah satu terobosan dari Pemprov DKI untuk mengatasi ekonomi kreatif dari buruh sendiri," kata Winarso.

Nantinya pihak buruh akan dibuatkan pelatihan agar lebih produktif seperti membuat kerajinan yang hasilnya dipasarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi buruh tidak semata-mata mengandalkan gajinya saja setiap bulan. Tapi ada pemberdayaan di situ. Pelatihan-pelatihan usaha, wirausaha, dan juga kreativitas dari buruh itu sendiri," ujarnya.