Evaluator Kemenpan RB, Arif Tri Haryanto dan satu rekannya datang ke PT Jateng di Jalan Pahlawan Semarang. Kebetulan hari ini sedang ada pelantikan beberapa ketua Pengadilan Negeri di Jawa Tengah.
Arif melihat berbagai aspek pelayanan di kantor tersebut. Salah satu yang diminta diperbaiki yaitu papan Maklumat Pelayanan yang berisi janji pegawai pengadilan untuk taat aturan. Papan itu berada di lorong sebelah kanan lobi, dan Arif meminta agar dipindah ke lobi agar pengunjung bisa langsung membacanya.
Baca juga: Tak Ada Lowongan Administrasi di CPNS 2019 |
Berikutnya yaitu terkait area steril untuk hakim. Arif saat kunjungannya itu merasa area steril masih kurang. Namun Kepala PT Jateng, Sri Sutatiek mengatakan area steril sengaja dibuka karena sedang ada acara yaitu Pelantikan Ketua PN.
"Hakim independensinya harus dijaga harus ada steril area. Akan kami ingatkan lagi. Setiap orang tidak boleh masuk area hakim kerja. Dulunya itu tempat rawan," ujar Arif.
"Itu tadi ada pelantikan kita buka sementara, nanti tutup lagi," imbuh Sri Sutatiek.
Arif menjelaskan, evaluasi dilakukan pada unit kerja yang diajukan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan predikat bebas korupsi. Selain itu juga untuk dievaluasi kualitas pelayanan serta komitmen pegawainya.
"Dari Kemenpan RB ingin lihat pembangunan zona integritas. PT Jawa Tengah ini unit kerja yang diajukan MA untuk dinilai," jelasnya.
Ia menambahkan, Kemenpan RB juga ingin mendorong agar pemerintahan sesuai visi misi Presiden-Wakil Presiden yaitu Dilan atau Digital Melayani. Di PT Jateng ia menjelaskan sudah mulai ada pelayanan online yaitu Sistem Informasi Layanan Perkara atau Silaper.
"Intinya pealayanan seprti visi misi Presiden seperti saat debat pak Wapres pemerintah ke depan yang Dilan,, digital melayani. Sudah muncul di PT Jateng, intinya dalam peningkatan pelayanan dan jaga integritas tidak hanya PT atau PN," tutur Arif.
Namun ternyata Silaper saat ini masih memiliki kekurangan yaitu kapasitas server yang belum memadai. Maka pihak PT Jateng sedang mengajukan permohonan ke MA untuk pembaruan server.
"Kalau mau digital melayani, maka harus ada server mumpuni sebagai back bone," tegasnya.
Ia menuturkan hal-hal yang dievaluasi selama beberapa jam tadi ada 6 aspek yaitu manajemen perubahan,tata laksana seperti SOP-nya seperti apa, sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, pengawasan integritas, dan kualitas pelayanan publik.
"Karena sifatnya membangun, kalau ada yang masih kurang kita ingatkan. Lebih ke membangun, tidak hanya kalau tidak ada terus dicoret," katanya.
 |
Simak Video "PNS Dilarang Cuti, Kecuali..."
[Gambas:Video 20detik]
(alg/hns)
