Follow detikFinance Follow Linkedin
Sabtu, 02 Nov 2019 13:20 WIB

Saran Pengusaha ke Jokowi Agar Investasi di RI Makin Moncer

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan target kemudahan berusaha (easy of doing business/EoDB) Indonesia ke peringkat 50 dari yang sebelumnya di peringkat 40. Hal itu menyusul rilisan Bank Dunia yang menyebut EoDB tanah air berada di peringkat 73 pada tahun 2020 alias stagnan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, target Presiden Jokowi mengenai kemudahan berusaha ke peringkat 50 bisa direalisasikan oleh Pemerintah.

"Sangat bisa, karena sebelumnya juga kita berada di atas 120-an dan itu bisa turun," kata Rosan saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (3/11/2019).

Untuk merealisasikan target Presiden Jokowi, Menurut Rosan diperlukan keberanian dan terobosan dalam menyederhanakan perizinan yang selama ini masih menjadi kendala. Seperti starting business, peringkat Indonesia berada di 140 dari 190 negara. Faktor enforcing contract berada di peringkat 139 dari 190 negara, trading accross borders berada di peringkat 116 dari 190 negara, dealing with constructions permit berada di peringkat 110 dari 190 negara, dan registering property berada di peringkat 106 dari 190 negara.

"Yang selama ini membuat scoring kita masih tinggi atau tidak efisien itu bisa perbaiki. Jadi menurut saya masih sangat-sangat bisa dalam jangka waktu misalnya 2 tahun ke depan. Jadi kalau itu bisa diperbaiki dan saya yakin sangat bisa diperbaiki sangat sangat mungkin sekali target 50," tegas Rosan.



Sementara Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengungkapkan Pemerintah harus berani mengubah rezim perizinan secara nasional jika ingin merealisasikan target peringkat kemudahan berusaha menjadi 50.

"Singkatnya, untuk menjadi naik peringkat EODB secara signifikan, pemerintah juga harus melakukan perubahan rezim nasional secara signifikan dan cepat," kata Shinta.

Perubahan rezim perizinan yang dimaksud, kata Shinta adalah lebih ke arah simplifikasi dan efisiensi dari regulasi yang diberlakukan Pemerintah.

"Kami melihat banyak hal yang positif yang dilakukan pemerintah 5 tahun belakangan yang perlu diteruskan dan diintensifkan simplifikasi kebijakannya dan pelaksanaan perubahan kebijakan tersebut di lapangan. Kami harap ini bisa dilakukan dengan cepat tanpa mengulur waktu karena kita sudah banyak tertinggal dengan negara-negara pesaing di kawasan," ungkap Shinta.



Simak Video "Bahlil Siap Mundur Jika Target Kemudahan Usaha Tak Tercapai"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com