Insentif Dagang RI ke AS Ditargetkan Rampung Bulan Ini

Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan urusan Generalized System of Preferences (GSP) dengan Amerika Serikat (AS) dalam waktu satu bulan pasca dilantik.

Dirinya bersama wamen lain dilantik pada Jumat 25 Oktober 2019. Artinya bulan ini urusan GSP harus beres. GSP adalah sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Singkatnya melalui GSP, satu negara bisa memberi keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara tertentu, dalam hal ini AS terhadap Indonesia. Artinya, Indonesia bisa mendapatkan insentif dari perdagangan dengan AS.

"Saya bukan dalam posisi untuk spesifik. Tapi kalau komitmen saya ke Presiden kan satu bulan dari waktu dilantik," kata dia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Di Tengah Perang Dagang, LPEI Dorong Tingkatkan Perdagangan RI-AS

Dirinya akan melihat lebih lanjut apakah November ini urusan tersebut bisa rampung sebagaimana komitmennya kepada Jokowi.

"Kami masih selesaikan beberapa hal karena ini kan sifatnya cair sehingga diskusi masih berlangsung. Kami harapkan dalam waktu dekat," sebutnya.

Baca juga: RI Siap Kirim Dokumen Fasilitas Bea Masuk Ke AS

Pihak Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sejauh ini masih mendiskusikan dan mengevaluasi untuk mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

"Ini bagian dari diskusi dan evaluasi yang biasa. Jadi ada inilah ada pembahasan yang saya kira wajar saja. Untuk masing-masing pihak kan tentu ada kepentingan langsung tapi ada kepentingan bersama yang win-win. Saya rasa wajar," tambahnya.


(toy/ara)