Rabu, 06 Nov 2019 10:31 WIB
Di Depan Kepala Daerah, Jokowi: Dunia dalam Ancaman Resesi
Foto: Jokowi umumkan wakil menteri (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali mengenai ancaman resesi ekonomi yang terjadi di beberapa negara. Hal itu diungkapkan saat membuka acara Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di JCC, Senayan, Jakarta Selatan.
Jokowi membicarakan mengenai ancaman resesi di depan para kepala daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, dan kementerian/lembaga yang merupakan mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Kita harus sadar ekonomi global sedang bergejolak. Pertumbuhan ekonomi dunia juga turun, dunia juga sedang dalam ancaman resesi," kata Jokowi, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Jokowi mengatakan, beberapa negara sudah ada yang mengalami resesi dan ada yang sedang menuju resesi. Penurunan ekonomi suatu negara ini dikarenakan beberapa faktor, seperti perang dagang, guncangan geopolitik, geo ekonomi.
"Untuk itu kita harus mampu bertahan dan oleh sebab itu harus mampu menurunkan defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, dengan meningkatkan ekspor, substitusi impor dan meningkatkan lapangan kerja," tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional meskipun peran swasta di bidang tersebut masih sangat dominan. Dia meminta kepada LKPP agar tetap menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang merupakan kelanjutan dari APBN dengan baik.
"Pengadaan barang dan jasa penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah. Apalagi daerah yang swastanya belum kuat," ungkap dia.
Simak Video "Jokowi Geber Omnibus Law Selesai Sebelum 100 Hari Kerja"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
Jokowi membicarakan mengenai ancaman resesi di depan para kepala daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, dan kementerian/lembaga yang merupakan mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Kita harus sadar ekonomi global sedang bergejolak. Pertumbuhan ekonomi dunia juga turun, dunia juga sedang dalam ancaman resesi," kata Jokowi, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
"Untuk itu kita harus mampu bertahan dan oleh sebab itu harus mampu menurunkan defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, dengan meningkatkan ekspor, substitusi impor dan meningkatkan lapangan kerja," tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional meskipun peran swasta di bidang tersebut masih sangat dominan. Dia meminta kepada LKPP agar tetap menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang merupakan kelanjutan dari APBN dengan baik.
"Pengadaan barang dan jasa penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah. Apalagi daerah yang swastanya belum kuat," ungkap dia.
Simak Video "Jokowi Geber Omnibus Law Selesai Sebelum 100 Hari Kerja"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
