Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 12 Nov 2019 20:15 WIB

Banyak Aset BUMN Belum Lengkap Suratnya

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Foto: Hendra Kusuma-detikFinance Foto: Hendra Kusuma-detikFinance
Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) meneken nota kesepahaman dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT KAI (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI sore ini. Nota kesepahaman ini ialah terkait percepatan pendaftaran aset tanah perusahaan pelat merah.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko mengatakan, saat ini masih banyak aset BUMN yang belum lengkap surat-suratnya.

"Kita intinya kan di BUMN ini banyak aset yang belum terdaftar dengan baik. Jadi kalau di KAI dan PLN kita daftarkan lagi aset mereka supaya suratnya menjadi baik karena banyak yang belum lengkap surat-suratnya. Yang nantinya, di perbankan kita harapkan jaminan aset-aset saat ini yang diambil alih juga bisa diperbaiki surat suratnya," katanya di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Tiko bilang, pihaknya akan bertahap mendaftarkan aset-aset BUMN terutama dimulai dari BUMN yang besar. Dia bilang, dengan aset-aset yang terdaftar maka nilai aset bisa meningkat.


"Nanti kita teruskan yang besar-besar dulu kaya KAI, PLN Pertamina, Pos satu-satu dikerjakan. Jadi nanti rapi surat-suratnya karena kan suratnya ada yang dari hakim zaman Belanda seperti girik dan lain-lain. Jadi aset BUMN secara value bisa meningkat. Kalau udah disertifikat nilainya kalau direvaluasi bisa jadi baik. Jadi bisa bagian dari permodalan mereka," paparnya.

Tiko sendiri belum bisa merinci berapa aset BUMN yang belum terdaftar. Yang pasti, kata dia, pendaftaran aset ini bisa menambah nilai aset.

"Angka saya nggak hapal. Tapi contoh saja ya saya di Mandiri itu kita revaluasi aset nilainya bisa Rp 25 triliun sendiri. Kalau di PLN lebih besar lagi. At least 20-30% masih ada isu lah dalam surat-surat tanahnya ada yang dari zaman Belanda, girik, atau bahkan nggak ada surat atau ada surat tapi masih dimiliki masyarakat. Jadi BUMN harus rajin untuk rapikan ini. Jadi bisa dimonetasi untuk kepentingan rakyat," tutupnya.



Simak Video "Ini 2 Wamen BUMN Pilihan Jokowi Untuk Bantu Erick Thohir"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com