Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 13 Nov 2019 22:00 WIB

Dicecar DPR Soal Tol Laut, Ini Kata Menhub

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Foto: Dok. PT Pelni Foto: Dok. PT Pelni
Jakarta - Kementerian Perhubungan dikritik habis-habisan soal program tol laut oleh Komisi V DPR RI. Anggota dewan menyatakan program tol laut tidak berjalan maksimal, salah satunya karena terjadi monopoli.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespon hal tersebut. Justru menurutnya kritik-kritik itu terjadi karena program tol laut berhasil berjalan dan masyarakat merasakannya menjadi suatu kebutuhan.

"Gini ya mengenai tol laut itu, dikritik karena orang itu udah merasakan jadi satu kebutuhan," ungkap Budi Karya ditemui usai rapat kerja di Gedung DPR, Rabu (13/11/2019).


Budi Karya menjelaskan indikasi monopoli terjadi cuma karena tidak bagusnya komunikasi di daerah, khususnya Maluku yang disebut ada monopoli terjadi. Dari daerah hanya bisa terhubung dengan satu pihak saja, sehingga arus tol laut terlihat seperti monopoli.

"Kemarin waktu saya diskusi sama Pemda Maluku itu konstruktif, itu kemarin ada bupati yang komplain ke Presiden dikuasai asing, karena apa? Di sana nggak ada sinyal, jadi orang itu harus komunikasi sama orang tertentu saja maka kesannya diborong," ungkap Budi Karya.


Budi Karya meneruskan pihaknya meminta perwakilan dari daerah untuk ikut dan berada di Surabaya setiap kapal laut berlayar agar komunikasi lancar. Dari Maluku perwakilan akan mencatatkan apa saja yang dibutuhkan, sehingga saat berada di Surabaya bisa mendapatkan yang dibutuhkan.

"Maka orang Maluku saya suruh ada di Surabaya supaya bisa tanya butuh apa saat sistem dibuka. Begitu juga dia dapat (yang dibutuhkan) sehingga nggak ada monopoli di sana," ucap Budi Karya.

Simak Video "Pembebasan Lahan Proyek KA Makassar-Parepare Segmen 3 Digeber!"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com