Peringatan Keras Jokowi Ke Pemda: Setop Bikin Perda yang Ruwet!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat daerah untuk tidak menerbitkan peraturan-peraturan yang justru hanya membuat gerak pemerintah dalam mengambil keputusan khususnya soal investasi menjadi lambat.

"Saya juga titip Ketua DPRD, gubernur, bupati, wali kota ada semua, saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR, saya juga pesan ketua DPRD, jangan banyak-banyak membuat Perda," kata Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Menurut Jokowi, banyaknya peraturan baru hanya menyusahkan pemerintah ke depannya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan fleksibilitas dalam mengambil sebuah keputusan. Jokowi pun mengetahui bahwa setiap pembahasan pembuatan peraturan ada insentif yang akan didapat para abdi negara.

Namun hal tersebut harus dihentikan jika regulasi yang dibuat justru mempersulit langkah pemerintah dalam mengawal perekonomian Indonesia. Bahkan, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan merevisi 74 UU melalui omnibus law agar mempercepat gerak pengambilan keputusan.

"Sudah lah stop, Perda yang meruwetkan sudah stop, kita justru kita mau mengajukan Omnibus Law, mengajukan ke DPR 74 kita revisi menjadi 1 UU," ungkap dia.

Jokowi mengaku akan membuat aturan yang mengatur bagaimana pemerintah tidak sembarangan dalam membuat regulasi. Aturan ini ditujukan agar Indonesia tidak menjadi negara dengan segudang peraturan.

Jokowi menjelaskan, aturan tersebut sama seperti yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di mana setiap menteri menerbitkan satu peraturan maka harus memangkas dua peraturan.

"Minggu lalu saya bertemu Secretary Ross dari Amerika, tangan kanannya Presiden Trump, sekarang ini Presiden Jokowi kalau menteri mau buat Permen 1 dia harus hapus 2 Permen," kata Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia sekarang butuh kecepatan dalam menyerap investasi yang saat ini masih banyak berdatangan. Oleh karena itu, dia akan membuat aturan yang berlaku bagi pejabat negara yang menerbitkan satu regulasi maka harus memangkas 10 regulasi.

Menurut Jokowi, jika kultur seluruh pejabat negara harus membuat aturan maka ini akan menjerat Pemerintah sendiri, khususnya dalam mengawal perekonomian nasional.

Jokowi berharap seluruh Pemda bisa sejalan dengan pemerintah pusat dalam mengawal perekonomian. Jokowi memakai istilah 'sambung satu garis' untuk hal itu.

Jokowi mengatakan mengelola negara besar seperti Indonesia tidak mudah dan butuh peran seluruh pejabat daerah. Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 267 juta jiwa yang tersebar di 17 ribu pulau.

"Pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan terlengkap kita. Kita ingin agar semuanya sambung satu garis dari Pusat ke daerah," kata Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Mantan Wali Kota Solo ini menyebut, perekonomian Indonesia masih belum bisa lepas dari bayang-bayang ketidakpastian global yang saat ini tengah menuju fase resesi. Menurut dia, banyak negara maju yang perekonomiannya melambat.

Bahkan, Jokowi mengaku sudah diingatkan oleh Bank Dunia dan IMF agar hati-hati dalam mengelola perekonomian Indonesia di tengah melambatnya perekonomian dunia.