Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 15 Nov 2019 07:20 WIB

'Desa Hantu' Penyedot Dana Desa Mulai Diselidiki Sri Mulyani-Tito

Hendra Kusuma - detikFinance
Halaman 1 dari 3
Foto: Denny Putra/Infografis Foto: Denny Putra/Infografis
FOKUS BERITA Fenomena Desa Hantu
Jakarta - Pemerintah sampai saat ini belum mengumumkan mengenai 'desa hantu' atau desa tak berpenduduk yang mendapatkan aliran uang dari program dana desa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) Abdul Halim Iskandar pun sepakat untun menelusurinya.

Jika hasilnya terbukti ada desa 'hantu', Sri Mulyani pun tidak segan untuk menarik kembali aliran dana yang selama ini jatuh ke wilayah yang tidak sah secara administasi hukum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan menelusuri 'desa hantu' atau desa fiktif yang dikabarkan dapat aliran uang dari program dana desa.

Sri Mulyani tidak sendiri, dirinya sepakat melakukan penelusuran bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Upaya yang dilakukan adalah memverifikasi data desa.

"Kemarin pembahasan mengenai apakah seluruh desa adalah desa yang legitimate atau verified kita sekarang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa untuk benar-benar mengidentifikasi beberapa yang diidentifikasi atau yang disinyalir bukan merupakan desa-desa yang legitimate mendapatkan," kata Sri Mulyani di komplain Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Selain memverifikasi, Sri Mulyani juga akan memperketat proses pencairan dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Khusus tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 70 triliun untuk dana desa dan tahun 2020 meningkat menjadi Rp 72 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengaku masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP dan BPK terkait benar atau tidak mengenai desa 'hantu'.

Selama ini, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa transfer atau pencairan dana desa berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karenanya, dirinya bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDTT sepakat menunggu hasil audit BPKP dan BPK.

Lanjut ke halaman berikutnya >>> (hek/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com