Jumat, 15 Nov 2019 12:00 WIB
Siapa yang Bakal Pimpin Badan Otorita Ibu Kota Baru?
Foto: (Kanavino/detikcom).
Jakarta - Pemerintah tengah menyusun pembentukan badan otorita ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Nantinya badan tersebut bakal dipimpin oleh profesional, bukan birokrat. Mereka bisa berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) maupun di luar itu.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dipilihnya profesional agar proses pemindahan ibu kota negara bisa lebih cepat.
"Kita sepakat jangan birokrat. Kalau bisa kasih profesional biar cepat," kata Luhut di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Namun Luhut belum tahu siapa yang bakal memimpin badan otorita tersebut. Pasalnya pembahasannya belum sampai ke arah sana.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kepala badan otorita yang bakal dipilih adalah yang netral dari hal-hal tertentu.
"Kalau kepala badan otoritanya mungkin kita ingin profesional. Mungkin bukan ASN, artinya bisa saja ASN bisa juga tidak ASN. Tetapi setidak-tidaknya posisinya itu netral," jelasnya.
Badan otorita ini nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Penunjukannya nanti juga akan ditentukan bersama Presiden.
"Itu nanti kita, ya mungkin (penunjukan kepala badan otorita) bersama-sama presiden kita putuskan," tambahnya.
Simak Video "Wajah Ibu Kota Baru di Benak Jokowi"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dipilihnya profesional agar proses pemindahan ibu kota negara bisa lebih cepat.
"Kita sepakat jangan birokrat. Kalau bisa kasih profesional biar cepat," kata Luhut di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kepala badan otorita yang bakal dipilih adalah yang netral dari hal-hal tertentu.
"Kalau kepala badan otoritanya mungkin kita ingin profesional. Mungkin bukan ASN, artinya bisa saja ASN bisa juga tidak ASN. Tetapi setidak-tidaknya posisinya itu netral," jelasnya.
Badan otorita ini nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Penunjukannya nanti juga akan ditentukan bersama Presiden.
"Itu nanti kita, ya mungkin (penunjukan kepala badan otorita) bersama-sama presiden kita putuskan," tambahnya.
Simak Video "Wajah Ibu Kota Baru di Benak Jokowi"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)
