"Hari ini kita punya war room yang bisa menjadi referensi termasuk dengan desa fiktif, desa hantu. Awal-awal kami sudah bisa menjawab kalau yang dimaksud desa fiktif adalah desa yang tak ada penduduknya, kemudian mendapat kucuran dana, dan dana itu dipakai oleh oknum di situ tidak muncul dalam proses pembangunan, hampir pasti kami menyampaikan sejak awal bahwa itu tidak ada," tegas Abdul Halim dalam menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Abdul Halim memaparkan, war room tersebut akan terus dikembangkan sehingga ke depannya mampu menunjukkan data terkait tingkat sumber daya manusia (SDM) di desa, tingkat kemiskinan, potensi ekonomi desa, dan sebagainya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, dengan penguatan digitalisasi data desa dalam war room tersebut, maka pemerintah dapat melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di desa.
"Dari situ semua kita akan melakukan penguatan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Setelah itu dilakukan perencanaan-perencanaan berikutnya," imbuh dia.
(ara/ara)