Tolak Ahok Pimpin Pertamina, Serikat Kerja Dianggap Belum Move On

Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikabarkan bakal menjadi petinggi di PT Pertamina (Persero). Namun itu ditolak Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Sikap serikat pekerja Pertamina dinilai lantaran belum move on dari masa lalu. Pasalnya mereka mempermasalahkan status hukum Ahok yang mantan narapidana kasus penistaan agama.

"Tentu mereka punya alasan untuk menolak, soal identitas atau apa. Tapi kan pertama tentu soal identitas, artinya ya belum move on lah. Kalau pun Ahok bersalah soal penistaan kan sudah menjalani hukuman," kata Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior di Visi Integritas Danang Widoyoko saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Jadi menurutnya, Ahok yang sudah bebas tidak menjadi masalah lagi untuk menjadi petinggi di BUMN. Terlebih konteks yang lebih penting diperhatikan adalah kinerja bukan identitas.

"Dan kalau pun menolak soal identitas juga tidak relevan, kan soal kinerja pada akhirnya," sebutnya.

Baca juga: Aksi Erick Thohir Benahi BUMN, Rekrut Ahok hingga Chandra Hamzah

Menurut dia, Pertamina harus mendapatkan pemimpin yang terbaik, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu energi.

"Pertamina harus mendapatkan yang terbaik bukan soal identitas. Kalau soal identitas malah ini mengabaikan masalah gitu kan," tambahnya.

Presiden FSPPB Arie Gumilar pada kesempatan sebelumnya mempermasalahkan kasus hukum yang menjerat Ahok. Dia menilai direkrutnya Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat komisaris maupun dewan direksi.

"Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Fahri Hamzah Dukung Ahok Jadi Bos BUMN

(toy/eds)