Jokowi Minta Sri Mulyani Geber 'Diskon' Pajak ke Dunia Usaha

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin insentif perpajakan digeber untuk dunia usaha. Hal itu untuk merealisasikan tujuan membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta.

"Hari ini akan dibahas mengenai ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan ekonomi," kata Jokowi, Jumat (22/11/2019).

"Saya minta berbagai insentif perpajakan ini bisa memberikan tendangan yang kuat, bisa berdampak besar bagi peningkatan daya saing kita dan bisa akhirnya membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya bagi bangsa kita," katanya.

Dia menjelaskan bahwa topik mengenai reformasi perpajakan sudah tujuh kali dibahas oleh dirinya dan para pembantunya di pemerintahan.

Baca juga: Jokowi Minta BUMN-Swasta Bersatu Kurang Impor Alutsista

Reformasi perpajakan menjadi perhatian penting bagi Jokowi. Pasalnya itu diperlukan untuk mengantisipasi perlambatan perekonomian dunia dan untuk lolos dari middle income trap.

"Ini adalah part ketujuh yang kembali membahas reformasi perpajakan kita. Penting segera diselesaikan sehingga kita bisa antisipasi perlambatan ekonomi global dan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah," ujarnya.

Melalui insentif perpajakan, diharapkan mampu mendukung daya saing hingga menciptakan lapangan kerja. Untuk itu dirinya meminta agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi.

"Saya minta reformasi perpajakan di Ditjen Pajak terus dilanjutkan, mulai perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, penguatan basis data, dan sistem informasi perpajakan," tambahnya.

Baca juga: Ratusan Investor China Mau Bangun Industri Kayu di RI

(toy/eds)